ALFI Gelar Aksi Damai di DPRD Kotim, Mendesak Aparat Agar Menertibkan Pengecer BBM Jenis Solar

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - ALFI gelar aksi damai di DPRD Kotim desak pengecer BBM ditertibkan karena membuat pelangsir Solar di SPBU tambah menjamur.

Hal itu diungkapkan, Dewan Pengurus Wilayah (DWP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) .

Mereka meminta pemerintah melalui aparat berwenang melakukan penertiban terhadap pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Kotim.

Pasalnya, keberadaan pengecer BBM yang kerap melangsir dari SPBU inilah yang menyebabkan antrian panjang di SPBU.

Bahkan, terkadang para supir truk, anggota ALFI, tidak kebagian jatah BBM karena didahului oleh pelangsir.

Baca juga: BREAKING NEWS, Gelar Aksi Damai Ratusan Anggota ALFI Kotim Desak DPRD Cabut Subsidi Solar

Baca juga: BI Kalteng Kenalkan Uang Kertas Emisi 2022, Warga Palangkaraya Antusias Melakukan Penukaran

Baca juga: Pengurus ALFI Kotim Siap Turut Berkontribusi, Patungan Dana Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit

"Mohon ditertibkan pengecer yang jualan di pinggir jalan itu. Karena mereka tidak ada izinnya. Bahkan, kami yang mengantre seharian belum tentu dapat. Itu biang masalahnya," kata Pelaksana Harian DWP ALFI Kotim, Budi Hariono, Selasa (23/8/2022).

Hal ini ia sampaikan pada aksi damai yang diikuti ratusan anggota ALFI Kotim di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aksi ini dilaksanakan menuntut mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Karena dinilai tidak tepat sasaran, justru hanya membuat produktifitas kinerja mereka terhambat karena harus mengantre di SPBU cukup lama, BBM tersebut malah dikuasai oleh oknum tidak bertanggungjawab.

"Kami mengantre lama, jadi kami melihat siapa saja orang yang keluar masuk ke SPBU, dan orangnya itu-itu saja," ujarnya.

Daripada menjadi bumerang bagi mereka, ALFI mendesak pemerintah melalui DPRD untuk mengambil tindakan tegas, baik itu mencabut subsidi maupun penertiban terhadap pengecer BBM yang melangsir dari SPBU.

Ia menerangkan selama beberapa tahun terakhir pihaknya yang bekerja di angkutan logistik kerap kesulitan mendapat BBM subsidi di SPBU.

Selain mengantre cukup lama, pihaknya juga perlu mengeluarkan biaya parkir yang cukup mahal, ditambah biaya lainnya seperti konsumsi selama mengantre.

"Dampaknya distribusi barang jadi lambat, sehingga terjadi inflasi di wilayah ini," lanjutnya.

Semua aspirasinya ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kotim bersama perwakilan ALFI, Pemkab Kotim, dan Pertamina.

RDP ini bertujuan untuk peninjauan kembali subsidi solar di wilayah Kalimantan Tengah. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, bersama Wakil Ketua II DPRD Kotim, Hairis Salamad dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Juliansyah.

Dalam paparannya Rudianur menjelaskan pihaknya dalam hal ini hanya berperan sebagai pengawas bukan eksekutor atau pihak yang bisa mengambil keputusan.

Namun, ia berjanji aspirasi ini akan diteruskan kepada Pemkab Kotim untuk ditindaklanjuti.

"Kami disini hanya sebagai pengawas bukan eksekutor. Tapi apa yang disampaikan rekan-rekan ALFI akan kami teruskan ke pemerintah," pungkasnya. (*)