Kota Palangkaraya Membutuhkan 270 Orang Guru, Perekrutan Dilakukan Melalui Seleksi P3K Bertahap

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA -Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendidikan setempat mengungkapkan, Kota Palangkaraya masih membutuhkan sebanyak 270 orang guru.

Dalam memenuhi kebutuhan guru tersebut, pemko Palangkaraya melakukan perekrutan secara bertahap dengan P3K guru honorer.

Saat ini ada sebanyak 44 orang guru honorer di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang  sedang menunggu Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengungkapkan kepada Tribunkalteng.com di ruangannya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: 220 Atlet Catur Kalteng Ikuti Kejurprov di Sampit, Bupati Kotim H Halikinnor Sebut Ekonomi Bergairah

Baca juga: Kini IAIN Palangkaraya Miliki Lima Orang Guru Besar, Ibnu Elmi AS Pelu Raih Profesor Ilmu Hukum

Baca juga: Sosialisasi Tahapan Pemilu Dilmulai, Milenial Ganjar Deklarasi di Huma Betang Anjungan Kotim

Menurutnya P3K berjumlah 93 guru honorer tahap 2 sebelumnya sudah menerima Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan sudah menerima gaji. 

"Seleksinya kemarin ada 44 orang P3K guru honorer yang dalam menunggu SK Tahap 2 sebelumnya ada 93 guru honorer yang sudah menerima gaji," kata Jayani. 

Dia menerangkan agar P3K 44 guru honorer tersebut menunggu SK. Dia tidak bisa memastikan kapan tanggal pastinya, "tunggu aja," tambahnya. 

Selanjutnya, dia menerangkan jika akan ada tahap seleksi lagi tahap 4. Jatah P3K guru honorer sebanyak 46 orang yang memiliki atau memenuhi syarat yang berlaku. 

Menurutnya salah satu persyaratannya adalah guru honorer yang sudah mengabdi minimal selama 2 tahun. Punya hak mengajukan nomor urut tenaga pendidikan. 

"Rencananya bakal dicari 46 orang. Tapi pelamarnya kan banyak sekali dan itu dibawah kebutuhan Kota Palangkaraya untuk menutupi kekurangan guru," bebernya. 

Menurutnya, kebutuhan guru di Kota Cantik sebanyak sekitar 270 an. Hal itu dikarenakan kemampuan daerah membayar gaji. "Gaji itu bukan total dari pusat, separuhnya dibayar pusat, separuhnya dibayar APBD," ungkapnya. 

Dengan begitu pihaknya perlahan memenuhi kebutuhan guru di Kota Palangkaraya dengan melakukan seleksi bertahap P3K guru honorer. (*)