Butuh Rp 466 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi akan Jual Aset Negara Rp 150 Triliun

Selama peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi juga mendengarkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain :

- Sekretaris Kabinet Pramono Anung

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil.

Siapkan Rp 8 Triliun untuk Lahan

isteri di mana ibukota negara Indonesia akan berlabuh nampaknya sedikit demi sedikit terpecahkan.

Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah menyatakan, akan menganggarkan Rp 8 triliun untuk dana pembebasan lahan di lokasi ibukota negara yang baru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, penyampaian akan digelontorkannya dana tersebut disampaikan langsung Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

"Pak Menteri sudah menyampaikan, bahwa pemerintah akan menyiapkan dana Rp 8 triliun untuk pembebasan lahan. Nah, kalau dilihat dari niatan tersebut maka Kaltim-lah yang akan ditunjuk oleh pemerintah RI untuk menjadi ibukota negara.

Sebab, kalau di Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemprov di sana menyiapkan lahan gratis," beber Zairin.

Mengapa Zairin menyatakan demikian, ia menjelaskan, Bukit Soeharto yang menjadi lokasi perpindahan ibukota negara di Kaltim masih banyak lahan aktif milik masyarakat maupun perusahaan tambang batu bara.

Untuk itu, disampaikan Zairin, pemerintah memang harus menyiapkan dana untuk membebaskan lahan-lahan tersebut.

"Kalau lahan di Kalteng kan disiapkan gratis. Kalau di Kaltim, ada lahan yang harus dibebaskan dulu baru bisa dibangun menjadi pusat pemerintahan nantinya kalau jadi ibukota negara pindah di Kaltim. Ada dua wilayah yang direncanakan, Wilayah 1, merupakan wilayah yang menuju ke arah lahan milik masyarakat," paparnya.

"Wilayah dua, yang mengarah ke lokasi perusahaan tambang. Kemudian, untuk awal Pemprov Kaltim akan menyiapkan sedikitnya 5.000 hektare lahan.

Sedangkan, untuk kebutuhan lahan ibukota negara ini nantinya, diperkirakan akan mencapai 100.000 hektare. Namun, lahan itu bisa disiapkan," lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, disampaikan Zairin, tim survey geologis Bappenas RI telah melaksanakan pengecekan lapangan di area Bukit Soeharto.

Tim Bappeda Kaltim yang juga masuk dalam tim peninjauan lapangan tersebut, disampaikan Zairin, mengecek seberapa amannya Bukit Soeharto nantinya saat dijadikan ibukota negara.

"Sesuai laporan, saat tim kita mendampingi tim survey geologis Bappenas RI telah dilakukan pengecekan di beberapa lokasi milik perusahaan tambang batubara.

Ketika dilakukan pengecekan, memang ada ditemukan potensi kebakaran lahan. Terlebih, di atas lahan yang di bawahnya didapati kandungan batu bara," jelasnya.

Namun, dipaparkan lagi oleh Zairin, potensi kebakaran tersebut diperlihatkan oleh beberapa perusahaan yang melakukan pembakaran batu bara muda yang tidak terpakai. Ini juga menjadi penilaian tim survey geologis Bappenas yang akan disampaikan kepada kementerian nantinya.

"Tapi tidak mengapa, persoalan kebakaran lahan itu sudah diketahui oleh tim survey. Itu datangnya memang disengaja oleh perusahaan tambang batu bara.

Akan tetapi, tetap tim melakukan pengecekan secara mendetail soal potensi apa saja yang nantinya menghambat jalannya pemerintahan saat ibukota negara pindah ke Kaltim," tuturnya.

Ditanyakan apakah hasil laporan usai survey dilakukan, Zairin mengungkapkan, dirinya belum mengetahui seluruh laporan tim survey.

Pasalnya, tim Bappeda Kaltim hanya mendampingi ke lapangan saja. Zairin menyatakan, saat ini pihaknya hanya menunggu apakah laporan tekhnis akan juga diserahkan kepada Bappeda Kaltim atau tidak.

"Kita hanya mendampingi saja. Kalau laporan tekhnis dari Bappenas, ya kita tunggu saja diberi atau tidak. Hanya saja, sesuai laporan tim kita di lapangan semuanya positif.

Kalau dilihat, laporan tekhnis juga belum disampaikan kepada mentri. Sebab, saat pertemuan di Jakarta belum ada penyampaian soal tekhnis kepada Pak Gubernur, Isran Noor," pungkasnya.

Dua Sungai Dan Dua Waduk Jadi Andalan

DATA pelengkap Bappeda Kaltim untuk memperkuat bahwa Bukit Soeharto menjadi lokasi tepat untuk dijadikan ibukota negara dapat dikatakan cukup lengkap.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, ada dua sungai dan dua waduk berada sebagai penyuplai air bersih berada dekat dengan Bukit Soeharto.

"Sudah kita sampaikan semua kepada Bappenas, apa saja potensinya di sekitaran Bukit Soeharto itu.

Ada Waduk Benanga dan Waduk Tritip yang berada dekat dengan lokasi ibukota negara nantinya.

Bukan hanya itu, di dalam Bukit Soeharto sendiri ada dua sungai, yakni Sungai Sanga-Sanga dan Sungai Samboja," paparnya.

"Dua waduk dan dua sungai tersebut menjadi sarana pelengkap untuk kebutuhan bahan baku air bersih.

Kemudian, lokasi ibukota negara yang dekat dengan pelabuhan dan juga pantai menjadi nilai jual lebih.

Sebab, kita memang harus memiliki cadangan air yang banyak untuk mengantisipasi adanya kebakaran lahan," lanjutnya.

Zairin juga telah menunjukan beberapa daerah di Bukit Soeharto yang dulunya terbakar akibat proses alam dan juga terbakar akibat sengaja dibakar.

Namun, tim geologis Bappenas RI lebih dalam meninjau dan meneliti potensi kebakaran lahan saat kemarau terjadi di Kaltim.

Namun demikian, dengan adanya sumber air yang cukup bisa mengantisipasi hal tersebut.

"Didalam Bukit Soeharto sendiri, ada 9 titik mata air besar yang dapat digunakan untuk sarana air bersih. Dan mata air ini cukup besar dan bisa mencukup seluruh area perkantoran saat dibangun nanti.

Jadi, kekhawatiran soal cukup atau tidaknya air di Bukit Soeharto bisa dihilangkan," tandasnya.

(Tribunkaltim.co/Rafan Arif Dwinanto)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co