FAKTA Menu MBG di Palangka Raya Kalteng, Ada Ulat di Menu Makanan Pasca 27 Siswa Keracunan

Ringkasan Berita:

• Fakta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palangka Raya Kalteng.  Dulu 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggal keracunan, kini ada temuan ulat di MTSN 1 Palangka Raya.

 

 

• Rabu (12/11/2025), Temuan ulat itu tidak hanya terjadi di satu kelas, Menu MBG Berulat di Palangka Raya.

TRIBUNKALTENG.COM - Pasca 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggal mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 4 September 2025 lalu. Terbaru, heboh Menu MBG Berulat di Palangka Raya.
 
Ya, sejumlah siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya dikabarkan menemukan ulat di lauk makan siang yang disajikan dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Rabu (12/11/2025).

Baca juga: Kepala MTsN 1 Palangka Raya Klaim Temuan Ulat pada Menu MBG hanya Satu Ompreng, Ini Kronologisnya

Baca juga: MENU MBG Berulat di MTsN 1 Palangka Raya Kalteng: Kaget, Geli, Langsung Tidak Selera Makan

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya, Rita Sukaesih angkat bicara perihal dikabarkannya ditemuan ulat di lauk makan siang dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rita Sukaesih memberikan penjelasan terkait kronologis, dan hasil pengecekan yang dilakukan pihak sekolah.

“Dari anak-anak mohon maaf tidak banyak ya, hanya satu ompreng saja, hanya satu yang ditemukan ada ulat yang saya ketahui,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Siswa MTsN 1 Palangka Raya sebelumnya bercerita menu makan siang saat ditemukan ulat terdiri dari nasi, ayam goreng, ikan teri kacang, sayur selada, timun, dan buah kelengkeng.

Temuan ulat itu tidak hanya terjadi di satu kelas.

Siswa mengaku baru kali ini menemukan kejadian serupa selama mengikuti kegiatan MBG.

Siswa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, menu makan siang saat itu terdiri dari nasi, ayam goreng, ikan teri kacang, sayur selada, timun, dan buah kelengkeng.

“Sebagian baru sadar ada ulat di ikan terinya saat sudah setengah makan,” ujarnya kepada TribunKalteng.com, Rabu (12/11/2025).

"Bahkan ada juga yang sudah menghabiskan makanannya tanpa tahu kalau ada ulat di dalamnya," imbuhnya.

Menurutnya, temuan ulat itu tidak hanya terjadi di satu kelas.

Pasca Keracunan

Sebelumnya, Korwil BGN Palangka Raya, Nur Izzah Dinillah membantah, adanya keracunan massal akibat menu MBG. 

Ia menegaskan seluruh bahan makanan, termasuk saus dan pelengkap lainnya, telah melewati pemeriksaan Quality Control (QC) ketat.

“Kami memastikan tidak ada bahan baku, apalagi saus yang kedaluwarsa, yang lolos dalam rantai distribusi kami. Integritas dan keamanan gizi anak-anak adalah prioritas tertinggi BGN Palangka Raya,” tegasnya.

Nur Izzah juga meminta, masyarakat tetap tenang dan merujuk pada informasi resmi dari BGN maupun instansi pemerintah.

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan menjadi pengingat pentingnya menjaga kualitas makanan serta distribusi yang aman bagi murid di Palangka Raya.

Terkuat fakta barunya hingga saat ini, 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palangka Raya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dokumen yang menjadi syarat penting jaminan keamanan makanan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo, menegaskan SLHS menjadi langkah preventif utama untuk mencegah keracunan massal. 

“SLHS ini memberikan jaminan bahwa setiap prosedur di SPPG sudah sesuai standar, sehingga outputnya diharapkan zero keracunan,” ujar Andjar, Selasa (30/9/2025).

Proses penerbitan SLHS melalui beberapa tahap ketat, mulai dari pelatihan penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), hingga pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. 

Di Palangka Raya, pelatihan penjamah makanan sudah dilakukan pada sekitar 700 orang yang tersebar di 15 SPPG, beberapa dapur juga sudah menjalani IKL. 

Namun, pemeriksaan laboratorium menjadi bagian yang memakan waktu lebih lama karena prosedur yang kompleks.

“Setelah inspeksi, baru dilakukan pengambilan sampel yang kemudian diperiksa di laboratorium. Proses ini memang agak lama karena ada prosedur pembiayaan dan teknis laboratorium yang tidak bisa disingkat,” jelas Andjar.

Meski demikian, Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen mempercepat proses sertifikasi tanpa mengabaikan prosedur. Andjar menargetkan, pertengahan Oktober 2025, sebagian besar SPPG sudah bisa mengantongi SLHS.

Secara aturan, SLHS diterbitkan melalui mekanisme OSS (Online Single Submission) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sementara Dinas Kesehatan hanya melakukan verifikasi teknis. 

Namun, paparan terbaru dari Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan dapat langsung mengeluarkan SLHS.

Andjar menambahkan, terdapat aturan yang membatasi SLHS yang dikeluarkan Dinas Kesehatan hanya untuk SPPG milik pemerintah, sedangkan mayoritas SPPG di Palangka Raya dimiliki swasta. 

“Kami masih mengonfirmasi ke pemerintah pusat agar semua SPPG, termasuk milik swasta, bisa segera memiliki sertifikat,” ungkapnya.

(Tribunkalteng.com)