Pemko Palangka Raya Cari Solusi Program MBG di Kawasan Bantaran Sungai

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya menghadapi tantangan di kawasan bantaran sungai. 

Jumlah siswa di wilayah tersebut tidak mencapai jumlah minimal siswa sesuai petunjuk teknis (juknis).

Pj Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pemerintah kota saat ini sedang mencari solusi agar program tetap bisa menjangkau anak-anak sekolah di kawasan bantaran sungai. 

Baca juga: Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Sebelumnya Diisukan Ganti Dito Ariotedjo di Menpora

Baca juga: BREAKING NEWS: Mukhtarudin Resmi Dilantik Presiden Prabowo Jabat Menteri P2MI, Ini Profilnya

Baca juga: Mukhtarudin Anggota DPR RI Dapil Kalteng Merapat ke Istana Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo  

“Kita memang ada kendala, sasaran kita di bantaran sungai jumlah siswanya tidak sampai 1.000. Ini yang sedang kita pikirkan teknisnya,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Untuk mengawal percepatan program, Pemko Palangka Raya telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas MBG. 

Satuan Tugas ini bertugas merencanakan jalannya program, mendata jumlah siswa, serta memastikan kapasitas dapur sesuai juknis.

Menurut Arbert Tombak, satgas juga berfungsi melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara periodik ke pemerintah provinsi maupun pusat. 

“Satgas ini menjadi ujung tombak agar program benar-benar bisa berjalan optimal,” katanya.

Selain menganai permasalahan jumlah siswa, juknis Makan Bergizi Gratis juga mengatur soal teknis dapur, termasuk kewajiban memiliki instalasi pengelolaan air limbah.

Hal ini menambah pekerjaan rumah satgas untuk menyiapkan fasilitas sesuai ketentuan.

Satgas MBG melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Balai POM, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Unsur Forkopimda, DPRD, dan Polresta juga turut masuk dalam struktur.

Arbert menegaskan, pemerintah kota tetap berkomitmen mempercepat pelaksanaan program meski menghadapi tantangan di lapangan. 

Evaluasi berkala akan menjadi dasar perbaikan teknis agar program merata hingga ke daerah yang sulit dijangkau.

“Yang terpenting bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa dirasakan anak-anak sekolah, termasuk di bantaran sungai, meski jumlah siswanya tidak mencapai syarat minimal,” tutupnya.

(Tribunkalteng.com)