Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Bias Layar Berpotensi Gantikan Kursi DPR RI Dapil Kalteng

“Yang jelas, saya akan sinergikan program dengan Pak Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Saya sendiri kan juga dipercaya sebagai Ketua Tim Hukum Pak Agustiar, jadi sudah terbiasa terlibat dalam perumusan kebijakan daerah,” jelasnya.

Menurut Bias, jika dirinya resmi duduk di kursi DPR RI, aspirasi masyarakat Kalteng akan menjadi prioritas utama. 

Ia ingin agar suara masyarakat daerah dapat diperjuangkan secara maksimal di Senayan.

“Semua kepentingan rakyat Kalteng akan saya perjuangkan sesuai dengan kewenangan saya sebagai anggota DPR. Itu komitmen saya sejak awal,” tegasnya.

Di sisi lain, proses administrasi terkait penggantian antar waktu (PAW) masih menunggu keputusan resmi dari internal Partai Golkar serta mekanisme di KPU.

Namun, peluang Bias Layar menggantikan Mukhtarudin dinilai cukup kuat karena ia merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua di dapil Kalteng.

Meski begitu, Bias mengaku tidak ingin mendahului keputusan partai. 

Ia menegaskan akan menghormati proses yang berjalan. 

“Saya percaya semua ada mekanismenya. Kita ikuti saja sesuai aturan yang berlaku,” katanya singkat.

Diketahui, Bias Layar bukanlah sosok baru di dunia organisasi maupun politik. 

Selain aktif sebagai pengusaha dan pengacara, ia juga memimpin sejumlah organisasi masyarakat. 

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua di Dusmala Tabama. 

Penunjukan Mukhtarudin sebagai menteri sendiri disambut hangat oleh masyarakat Kalteng. 

Banyak pihak menilai hal itu menjadi kebanggaan tersendiri karena putra daerah kembali dipercaya menduduki kursi strategis di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Mukhtarudin ini kader terbaik asal Kalteng. Kami tentu bangga beliau dipercaya Presiden untuk menjadi menteri. Ini membuktikan bahwa Kalteng punya banyak tokoh berkualitas,” ujar Bias. 

Dengan ditunjuknya Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, peluang Bias  Layar menempati kursi DPR RI dapil Kalteng terbuka lebar. 

Kini, semua pihak tinggal menunggu keputusan resmi dari Partai Golkar dan KPU terkait mekanisme PAW.