Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Bias Layar Berpotensi Gantikan Kursi DPR RI Dapil Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengangkat anggota DPR RI dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Mukhtarudin sebagai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) dalam Kabinet Merah Putih.

Penunjukan Mukhtarudin sebagai menteri membawa konsekuensi politik.

Ia harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. 

Padahal, ia baru saja terpilih melalui Pemilu Legislatif 2024 dari Partai Golkar dapil Kalteng.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mukhtarudin Resmi Dilantik Presiden Prabowo Jabat Menteri P2MI, Ini Profilnya

Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Mukhtarudin di Senayan? 

Pertanyaan itu kini muncul di tengah publik, khususnya para konstituen Partai Golkar di Kalteng.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penggantian antar waktu (PAW), kursi anggota DPR yang kosong akan diisi oleh calon legislatif (caleg) dari partai politik yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut.

Pada Pemilu 2024, Mukhtarudin berhasil meraih 92.192 suara sah. 

Di bawahnya, ada nama Bias Layar dengan raihan 32.501 suara sah dari Partai Golkar. 

Dengan demikian, secara aturan konstitusional, Bias Layar berhak menggantikan posisi Mukhtarudin sebagai anggota DPR RI dapil Kalteng.

Kabar ini pun membuat publik menyoroti nama Bias Layar yang berpotensi melenggang ke Senayan. 

Saat dihubungi TribunKalteng.com, ia mengaku terkejut mendengar informasi yang beredar, meski tak menampik bahwa mekanisme PAW memang mengarah kepadanya.

“Saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP Partai Golkar. Kalau memang itu jalannya, saya siap mengemban amanah untuk rakyat Kalimantan Tengah,” ujar Bias Layar, Senin (8/9/2025).

Lebih lanjut, Bias menyatakan dirinya siap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat jika dipercaya. 

Ia menegaskan, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah menyelaraskan program kerjanya dengan arah pembangunan di daerah.