Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Bias Layar Berpotensi Gantikan Kursi DPR RI Dapil Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengangkat anggota DPR RI dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Mukhtarudin sebagai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) dalam Kabinet Merah Putih.

Penunjukan Mukhtarudin sebagai menteri membawa konsekuensi politik.

Ia harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. 

Padahal, ia baru saja terpilih melalui Pemilu Legislatif 2024 dari Partai Golkar dapil Kalteng.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mukhtarudin Resmi Dilantik Presiden Prabowo Jabat Menteri P2MI, Ini Profilnya

Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Mukhtarudin di Senayan? 

Pertanyaan itu kini muncul di tengah publik, khususnya para konstituen Partai Golkar di Kalteng.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penggantian antar waktu (PAW), kursi anggota DPR yang kosong akan diisi oleh calon legislatif (caleg) dari partai politik yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut.

Pada Pemilu 2024, Mukhtarudin berhasil meraih 92.192 suara sah. 

Di bawahnya, ada nama Bias Layar dengan raihan 32.501 suara sah dari Partai Golkar. 

Dengan demikian, secara aturan konstitusional, Bias Layar berhak menggantikan posisi Mukhtarudin sebagai anggota DPR RI dapil Kalteng.

Kabar ini pun membuat publik menyoroti nama Bias Layar yang berpotensi melenggang ke Senayan. 

Saat dihubungi TribunKalteng.com, ia mengaku terkejut mendengar informasi yang beredar, meski tak menampik bahwa mekanisme PAW memang mengarah kepadanya.

“Saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP Partai Golkar. Kalau memang itu jalannya, saya siap mengemban amanah untuk rakyat Kalimantan Tengah,” ujar Bias Layar, Senin (8/9/2025).

Lebih lanjut, Bias menyatakan dirinya siap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat jika dipercaya. 

Ia menegaskan, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah menyelaraskan program kerjanya dengan arah pembangunan di daerah.

“Yang jelas, saya akan sinergikan program dengan Pak Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Saya sendiri kan juga dipercaya sebagai Ketua Tim Hukum Pak Agustiar, jadi sudah terbiasa terlibat dalam perumusan kebijakan daerah,” jelasnya.

Menurut Bias, jika dirinya resmi duduk di kursi DPR RI, aspirasi masyarakat Kalteng akan menjadi prioritas utama. 

Ia ingin agar suara masyarakat daerah dapat diperjuangkan secara maksimal di Senayan.

“Semua kepentingan rakyat Kalteng akan saya perjuangkan sesuai dengan kewenangan saya sebagai anggota DPR. Itu komitmen saya sejak awal,” tegasnya.

Di sisi lain, proses administrasi terkait penggantian antar waktu (PAW) masih menunggu keputusan resmi dari internal Partai Golkar serta mekanisme di KPU.

Namun, peluang Bias Layar menggantikan Mukhtarudin dinilai cukup kuat karena ia merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua di dapil Kalteng.

Meski begitu, Bias mengaku tidak ingin mendahului keputusan partai. 

Ia menegaskan akan menghormati proses yang berjalan. 

“Saya percaya semua ada mekanismenya. Kita ikuti saja sesuai aturan yang berlaku,” katanya singkat.

Diketahui, Bias Layar bukanlah sosok baru di dunia organisasi maupun politik. 

Selain aktif sebagai pengusaha dan pengacara, ia juga memimpin sejumlah organisasi masyarakat. 

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua di Dusmala Tabama. 

Penunjukan Mukhtarudin sebagai menteri sendiri disambut hangat oleh masyarakat Kalteng. 

Banyak pihak menilai hal itu menjadi kebanggaan tersendiri karena putra daerah kembali dipercaya menduduki kursi strategis di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Mukhtarudin ini kader terbaik asal Kalteng. Kami tentu bangga beliau dipercaya Presiden untuk menjadi menteri. Ini membuktikan bahwa Kalteng punya banyak tokoh berkualitas,” ujar Bias. 

Dengan ditunjuknya Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, peluang Bias  Layar menempati kursi DPR RI dapil Kalteng terbuka lebar. 

Kini, semua pihak tinggal menunggu keputusan resmi dari Partai Golkar dan KPU terkait mekanisme PAW.