Ratusan Warga Desa Sebabi Gelar Aksi Tolak PT Agrinas di Depan Pemkab Kotim, Bawa 10 Poin Tuntutan

6. Warga meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani yang berusaha di atas lahannya sendiri. Menurut mereka, aktivitas berkebun sawit melalui koperasi maupun perseorangan adalah bentuk usaha sah dalam ruang hidup masyarakat.

7. Bupati Kotim beserta DPRD diminta mendukung penuh pengelolaan koperasi masyarakat dengan tata kelola berkelanjutan. Hal ini dianggap penting agar manfaat ekonomi tetap dirasakan warga sekaligus memberikan kontribusi kepada daerah maupun negara.

8. Masyarakat mendesak agar perusahaan yang bermitra dengan koperasi bertanggung jawab atas lahan yang telah disita. Dengan demikian, lahan tersebut bisa kembali ke tangan masyarakat.

Baca juga: Buntut Aksi Demontrasi, Aliansi Gerakan September Hitam Titip Aspirasi Masyarakat untuk DPRD Kalteng

Baca juga: Wakil Bupati Kotim Irawati Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Tanah Putih Telawang

9. Warga menilai Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tidak relevan dengan keberadaan PT Agranis Palma Nusantara. Karena itu, aturan tersebut harus dievaluasi.

10. Masyarakat meminta duduk bersama dengan pihak perusahaan. Mereka berharap ada solusi penyelesaian yang mengedepankan kepentingan dan hajat hidup masyarakat.