Ketua DPRD Kotim Soroti Potensi SDA Besar Belum Berdampak Langsung bagi PAD dan Masyarakat

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, mengkritisi kondisi daerah setempat yang disebut kaya raya akan sumber daya alam (SDA).

Namun, hal itu tidak dibarengi dengan belum mampu mengangkat secara signifikan pendapatan asli daerah (PAD) maupun taraf hidup masyarakat.

Rimbun menegaskan, Kotim selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. 

Bahkan, katanya, berdasarkan data, daerah ini disebut berada di peringkat kedua terluas di Indonesia untuk lahan sawit.

Tak hanya itu, sektor pertambangan batu bara dan bauksit juga telah beroperasi di beberapa kecamatan. 

Namun, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak hanya menjadi keuntungan bagi segelintir pihak tanpa memberi nilai tambah bagi perekonomian warga lokal.

“Kalau bicara kekayaan, kita punya sawit ribuan hektare. Sekarang, tambang batu bara dan bauksit juga sudah jalan. Tapi yang saya khawatirkan, nanti alam kita rusak, sementara kehidupan masyarakat tetap saja seperti ini,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, maraknya aktivitas ekonomi di sektor SDA seharusnya menjadi pendorong utama peningkatan PAD. 

Namun kenyataannya, kontribusinya masih jauh dari optimal. 

Hal ini dinilai akibat lemahnya pengawasan dan pengelolaan yang belum maksimal dari pemerintah daerah.

Rimbun juga menyoroti adanya praktik ilegal yang bisa merugikan daerah. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata, baik terhadap pelanggaran di sektor perkebunan, pertambangan, maupun penggunaan pelabuhan yang statusnya tidak jelas.

“Kalau ada yang ilegal, jangan dibiarkan. Ungkap semuanya, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Karena selama ini, kita masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat merupakan risiko besar bagi keberlangsungan pembangunan daerah. 

Menurutnya, kemandirian fiskal harus menjadi salah satu prioritas utama yang dikejar pemerintah daerah.