Pemkab Kotim Masih Jaring Siswa Sekolah Rakyat, Prioritas Warga Miskin dan Tak Tercatat Didata

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menggencarkan penjaringan calon siswa untuk Program Sekolah Rakyat, dengan prioritas dari kalangan keluarga kurang mampu. 

Program ini bukan hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menjadi sarana untuk mendata ulang masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial akibat kendala administrasi.

Wakil Bupati Kotim Irawati, mengatakan bahwa saat ini proses penjaringan masih berlangsung, terutama untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Ia menegaskan, aspek kesehatan dan kelengkapan administrasi menjadi perhatian penting dalam proses seleksi.

“Untuk proses Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap penjaringan calon siswa. Tapi yang menjadi catatan kami adalah aspek kesehatannya,” ujar Irawati, Jumat (1/8/2025).

Menurutnya, banyak anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki riwayat penyakit serta tidak memiliki dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Kondisi ini membuat mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Ia menyayangkan, masih banyak warga yang sudah lama tinggal di suatu wilayah namun belum tercatat secara resmi di data kependudukan.

Hal sehingga membuat mereka kerap luput dari pendataan RT maupun program sosial pemerintah.

"Padahal seharusnya RT proaktif. Kalau ada warga yang menetap lama, harusnya bisa diurus datanya. Jangan sampai karena tidak punya dokumen, mereka tidak pernah dapat bantuan apa-apa," bebernya. 

"Nah, lewat penjaringan Sekolah Rakyat ini, kami sekaligus melakukan pendataan ulang warga miskin yang sebenarnya layak dibantu," jelasnya.

Untuk jenjang SMA, saat ini telah terjaring 55 calon siswa, sementara untuk jenjang SD sebanyak 45 anak. 

Namun, Irawati menegaskan bahwa proses seleksi dan kunjungan masih terus dilakukan untuk memastikan kesiapan setiap calon, termasuk kesiapan mengikuti pola pendidikan berbasis asrama.

“Insyaallah untuk SD kita siapkan dua rombongan belajar (rombel), dan 10 persen kuota cadangan juga sudah ada. Bahkan, jika ada kabupaten lain yang kekurangan siswa SD, kami siap menitipkan anak-anak kita ke kabupaten tetangga seperti Katingan, Gunung Mas, atau Palangka Raya,” ungkapnya.

Irawati juga menyoroti, pentingnya pendekatan kepada masyarakat dalam mengenalkan konsep Sekolah Rakyat, mengingat masih banyak kesalahpahaman yang beredar, terutama terkait sistem asrama.