Ketua DPRD Kotim Angkat Bicara perihal Viral Anggota Dewan Diduga Ngamuk

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun memberikan tanggapan perihal ada dugaan anggota dewan yang ngamuk di dinas.

Ia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai insiden tersebut. 

Namun, Rimbun menegaskan, penanganan kasus dugaan pelanggaran etik harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam tata tertib DPRD.

"Biasanya, fraksi akan memberikan pembinaan dan klarifikasi terlebih dahulu," ungkapnya, Rabu (09/07/2025).

"Jika diperlukan, baru diteruskan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD,” jelasnya. 

Baca juga: Viral Anggota DPRD Kotim dari PAN Ngamuk Gebrak Meja hingga Pecah, Ini Klarifikasi Hairis Salamad 

Rimbu juga mengimbau agar seluruh anggota DPRD tetap menjaga profesionalisme dan etika, khususnya saat menyampaikan aspirasi atau persoalan yang berkaitan dengan program kerja.

Menurutnya, komunikasi antarlembaga seharusnya dilakukan dengan santun dan sesuai prosedur. 

Sebelumnya, viral video anggota DPRD Kotim, Kalimantan Tengah (Kalteng) diduga mengamuk, di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, dan Perdagangan Kotim. 

Dari video yang beredar, amukan wakil rakyat itu membuat sebuah meja kaca di kantor tersebut pecah.

Peristiwa itu diketahui terjadi pada Senin (07/07/2025) lalu.

Kemudian, peristiwa ini kemudian viral setelah informasi tersebut pertama kali dibagikan satu diantara politisi lokal lewat akun pribadinya, di media sosial Facebook.

Hairis Salamad juga langsung memberikan klarifikasi

Dirinya membantah keras tudingan yang menyebut dirinya mengamuk hingga membuat kaca di meja Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim pecah. 

“Tidak benar (mengamuk, red). Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan soal realisasi pokir DPRD yang sudah dialokasikan untuk bantuan alat masak bagi ibu-ibu di Parenggean,” ujarnya, Rabu.

Wakil rakyat Kotim itu pun beralasan, saat itu dirinya kecewa karena salah satu pejabat dinas, yakni Kabid UMKM Taufik, memberikan syarat-syarat tambahan yang dinilai tidak jelas.