Kepala Bapenda Kalteng Ungkap Faktor Defisit APBD 2024, hingga Sorotan Dugaan Penyimpangan Dana

"Langkah rekonsiliasi keuangan antara Pemprov dan Pemerintah Pusat harus segera dilaksanakan," ujarnya.

Pengelolaan keuangan daerah Pemprov Kalteng memang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih ada temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

"Demikian juga temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, agar segera ditindaklanjuti," terang Nafsiah.

Setelah temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, Nafsiah berharap, pengelolaan keuangan itu dapat menjadi acuan untuk perbaikan serta koreksi terhadap kelemahan dan kekurangan Pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya.

Banggar DPRD, lanjut Nafsiah, memberikan perhatian serius terhadap temuan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Nafsiah menambahkan, Banggar DPRD juga mendorong Pemprov Kalteng agar segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut secara menyeluruh.

"Dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan daerah serta mencegah berulangnya kesalahan administratif maupun penyimpangan anggaran," tegas Nafsiah.
Lebih lanjut, Banggar DPRD mengkritisi kualitas perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten antara RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD.

Nafsiah mengungkapkan, telah ditemukan beberapa item kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak mencerminkan volume dan nilai yang realistis, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian saat pelaksanaan anggaran.

"Karena itu, DPRD meminta Bapperida dan TAPD agar melakukan reviu dan validasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran," tukasnya.