Kepala Bapenda Kalteng Ungkap Faktor Defisit APBD 2024, hingga Sorotan Dugaan Penyimpangan Dana

Potensi PAD Kalteng, juga berkurang karena masih banyak kendaraan yang menggunakan nomor polisi dari luar daerah atau plat non KH.

Meski tak bisa secara langsung mengintervensi agar menggunakan plat KH, Anang berharap kesadaran masyarakat, agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Apalagi, infrastruktur yang digunakan berasal dari pendapatan pajak di Kalteng.

"Ini merusak jalan kita, malah tidak menyumbang untuk perbaikan jalan kita," kata Anang.

Selain dari pajak kendaraan, Anang mengakui, pajak air permukaan juga belum dimaksimalkan untuk PAD.

Alasannya, kata Anang, karena Pemprov Kalteng belum memiliki mekanisme meteran seperti PDAM untuk menghitung penggunaan air permukaan.

Meski begitu, lanjut Anang, Pemprov Kalteng bakal berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak air permukaan pada tahun ini.

Pemprov, bakal memasang meter air di perusahaan yang beroperasi di Kalteng. Perusahaan-perusahaan itu didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga akan memaksimalkan pajak alat berat di tahun ini.

"Tahun-tahun sebelumnya memang stagnan, dalam minggu ini data (perusahan, red) sudah dikumpulkan," tutur Anang.

Untuk meminimalisir defisit APBD seperti di 2024, mantan Pj Bupati Kotawaringin Barat itu membeberkan, Pemprov Kalteng bakal menyesuaikan kapasitas fiskal dengan program pembangunan.

"Untuk tahun ini, kita menargetkan sekitar Rp 9,2 triliun pendapatan daerah," tutup Anang Dirjo.

Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran oleh Pemprov 

Dalam penyampaian Siti Nafsiah menyebut, pihaknya menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan status utang-piutang daerah, baik bersumber dari pusat maupun masih belum diselesaikan oleh pihak ketiga.

Nafsiah menyampaikan hal itu saat membacakan hasil laporan Banggar DPRD pada Rapat Paripurna ke 12, Rabu (18/6/2025).

Nafsiah menyebut, kelebihan salur, sisa dana DAK, dan SiLPA yang bersifat ditentukan peruntukannya atau earmark, harus dipastikan tidak mengaburkan defisit riil daerah.