Wabup Kobar Suyanto Soroti Rendah Kunjungan Mall Pelayanan Publik, Genjot Layanan dan Promosi

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP), Selasa (27/5/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar dan dihadiri oleh 24 unit penyelenggara pelayanan publik yang tergabung dalam MPP Kobar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kobar, Suyanto, didampingi Kepala DPMPTSP Kobar, Edy Rahman. Dalam paparannya, Wabup Suyanto menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke MPP Kobar selama tiga bulan terakhir.

“Jumlah pengunjung MPP Kobar masih terbilang rendah. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua,” tegas Suyanto dalam sambutannya.

Ia membandingkan, jumlah kunjungan tersebut dengan tiga MPP terdekat, yakni di Kabupaten Kotawaringin Timur, Lamandau, dan Sukamara, yang menurutnya memiliki angka kunjungan yang lebih baik.

Selain itu, Suyanto juga menyoroti belum optimalnya kinerja unit layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, masih ada ketidakkonsistenan dalam penempatan petugas pada jam operasional.

“Unit-unit layanan harus konsisten menempatkan personel pada jam operasional MPP agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal,” imbaunya.

Tak hanya itu, ia juga mendorong setiap instansi untuk aktif mempublikasikan layanan yang tersedia di MPP melalui media sosial, maupun kanal komunikasi lainnya agar lebih dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

“Publikasi sangat penting agar masyarakat tahu apa saja layanan yang bisa mereka akses di MPP,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kobar, Edy Rahman, turut melakukan evaluasi langsung kepada seluruh perwakilan unit layanan yang hadir. Ia menanyakan berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan di MPP.

“Ada beberapa gerai yang terpantau kosong selama satu bulan terakhir. Apa kendalanya?,” tanya Edy saat sesi diskusi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, sejumlah perwakilan unit layanan menyampaikan kendala yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana pendukung, hingga proses transisi dari pelayanan manual ke digitalisasi.

Sebagai informasi, MPP Kobar telah diresmikan pada 12 Desember 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Tujuan dari pendirian MPP ini adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam akses layanan publik bagi masyarakat.

MPP juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kobar.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh unit layanan dapat melakukan perbaikan kinerja dan bersama-sama mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.