Berita Populer Kalteng, 2 Paslon 'Gigit Jari' Putusan Diskualifikasi MK Sengketa Pilkada Batara

Breaking News - MK Diskualifikasi 2 Paslon Bupati-Wabup Batara, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

TRIBUNKALTENG.COM, BARITO UTARA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Barito Utara (Batara), Rabu (14/05/2025) sore WIB.

MK memutuskan mendiskualifikasi kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

Diketahui, kedua Paslon yakni nomor urut 1,  H Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo atau Gogo-Helo. 

Lalu, Palson nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.  

Pada keputusannya, MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kepada KPU.

Baca Selengkapnya

MK Beri Waktu 90 Hari untuk KPU Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan kedua paslon di Pilkada Barito Utara didiskualifikasi.

Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025).

"Menyatakan diskualifikasi kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 01 dan nomor urut 02," kata Suhartoyo.

Baca juga: Breaking News - MK Diskualifikasi 2 Paslon Bupati-Wabup Batara, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan keputusan KPU Barito Utara Nomor 472 tahun 2024 tentang penetapan paslon peserta Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tertanggal 22 September 2024.

Baca Selengkapnya

MK Temukan Adanya Pelanggaran Pembelian Suara Pada TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken

TRIBUNKALTENG.COM - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini beragendakan pembacaan hasil putusan gugatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barito Utara (Batara ).

Jadwal sidang MK dengan agenda pembacaan putusan gugatan Pilkada Batara ini akan dilaksanakan, Rabu (14/05/2025). 

Melansir website mkri.id, sidang dengan perkara bernomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini akan dimulai pukul 15.00 WIB. 

Baca juga: MK Beri Waktu 90 Hari untuk KPU Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Kalteng

Baca juga: Breaking News - MK Diskualifikasi 2 Paslon Bupati-Wabup Batara, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

Baca Selengkapnya

MK Temukan Politik Uang hingga Rp16 Juta per Pemilih di Pilkada Barito Utara

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara resmi didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Putusan ini dibacakan dalam sidang sengketa hasil Pilkada yang digelar pada Rabu (14/5/2025).

Praktik politik uang yang dinilai sangat serius dan mencederai pemilu yang jujur.

Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi, M Guntur Hamzah mengungkap, Mahkamah menemukan bukti pembelian suara dengan nilai fantastis.

“Paslon nomor urut 2 membeli suara hingga Rp16 juta untuk satu orang pemilih. Bahkan, satu keluarga menerima total Rp 64 juta,” ujar Guntur.

Baca Selengkapnya

Penyataan Resmi KPU Kalteng dan Barito Utara usai Putusan MK Diskualifikasi 2 Paslon Pilkada Batara

TRIBUNKALTENG.COM, BARITO UTARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah dan Barito Utara siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan Pemungutaan Suara Ulang (PSU).

Perintah MK untuk melaksanakan PSU itu terungkap dalam sidang putusan sengketa Pilkada Barito Utara, Rabu (14/5/2025).

Mahkamah memerintahkan KPU Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahaj (DPTb), serta daftar pemilih khusus (DPK), yang digunakan dalam Pilkada serentak 27 November kemarin.

KPU Barito Utara diberi waktu 90 hari untuk melaksanakan PSU hingga penetapan calon terpilih tanpa harus melaporkannya ke Mahkamah.

Baca juga: MK Temukan Politik Uang hingga Rp16 Juta per Pemilih di Pilkada Barito Utara

Baca Selengkapnya