Pemprov Kalteng Percepat Program Bantuan Perumahan Rumah Tak Layak Huni Masyarakat

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng, terus mendorong program perumahan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk menangani persoalan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, mengungkapkan bahwa saat ini sudah berjalan berbagai program bantuan perumahan seperti yang bersumber dari RPBN (Rencana Pembangunan Nasional) dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Untuk teknisnya, program-program ini dilaksanakan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng," jelas Leonard, Selasa (29/4/2025).

Sasaran utama dari program perumahan ini adalah rumah-rumah tidak layak huni, yang ditentukan melalui beberapa indikator, termasuk tingkat pendapatan keluarga.

"Kita berpatokan kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), saat ini masih terus diperbarui," lanjutnya.

Sejumlah capaian juga telah diraih, seperti pembangunan rumah susun (rusunawa) dan penyaluran BSPS di beberapa wilayah.

Namun, ia berharap program ini ke depan bisa lebih efektif dan benar-benar menyasar masyarakat dari kelompok penghasilan rendah, khususnya mereka yang berada pada desil 1, 2, dan 3 yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah.

Dalam pelaksanaannya, upaya perbaikan rumah tidak layak huni diprioritaskan di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk besar, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

"Targetnya, rumah-rumah tidak layak huni ini terus diperbaiki, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata," tutupnya.

Dengan program yang terintegrasi dan berbasis data yang valid, Pemprov Kalteng berharap dapat meningkatkan kualitas hunian dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.