Wamendagri Soroti Realisasi APBD Kalteng 2025 Terendah 4 Nasional, Ribka: yang Disorot Gubernurnya

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri RI, Ribka Haluk mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (10/4/2025). Pada kunjungan itu, Wamen menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD Kalteng 2025. 

Dalam paparan Wamendagri RI, Kalteng berada di posisi keempat terendah dalam realisasi APBD 2025. 

Ribka menyampaikan, rata-rata realisasi anggaran provinsi se Indonesia 2025 mencapai 9,07 persen, sedangkan Kalteng hanya di angka 1,30 persen. 

Posisi Kalteng berada di atas Provinsi Kepulauan Riau, Papua Barat dan Papua Tengah. 

"Bagaimana bisa serendah ini, apa masalahnya, saya ingin tahu" ujar Ribka. 

Ribka meminta agar Sekda Kalteng dan BKAD terus memantau realisasi anggaran belanja daerah. 

Karena, lanjut Rubka, masyarakat harus segera menerima manfaat dari anggaran belanja daerah. 

"Kalau APBD, PAD, kemudian realisasinya tidak sesuai yang disoroti masyarakat adalah Gubernur dan Wakil Gubernur," tegasnya. 

Menanggapi pernyataan Wamendagri RI itu, Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun menjelaskan, saat ini Pemprov Kalteng masih dalam tahap merealisasikan belanja anggaran. 

Meski begitu, kata Katma, untuk tahap pertama belanja pembangunan Kalteng, seluruh anggaran telah dicairkan. 

"Kami dalam proses penghitungan," ucap Katma. 

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalteng, Syahfiri mengungkapkan, realisasi belanja APBD Kalteng 2025 terkendala aplikasi perpajakan yang baru. 

Baca juga: Begini Kondisi Keuangan DPRD Palangka Raya Imbas Efisiensi Anggaran Hingga 50 Persen

Baca juga: BPPRD Palangka Raya Kolaborasi dengan Pemprov Kalteng Optimalkan Pungut Pajak Kendaraan

"Khususnya di Dinas PU cukup besar kontrak yang sudah berjalan dan ingin mengajukan uang muka tetapi terkendala aplikasi perpajakan yang baru, sehingga akan diajukan April ini, setelah lebaran, selain itu ada kontrak masih berproses," ujarnya.