Begini Kondisi Keuangan DPRD Palangka Raya Imbas Efisiensi Anggaran Hingga 50 Persen

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Efisiensi anggaran tak hanya terjadi di lingkup pemerintahan semata, namun juga anggaran di lembaga wakil rakyat seperti DPRD Palangka Raya pun kena imbasnya.

DPRD Palangka Raya menyesuaikan anggaran dengan memangkas sejumlah kegiatan, termasuk perjalanan dinas sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Satu diantara pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran perjalanan dinas, yang dikurangi hingga 50 persen atau sekitar Rp 7,5 miliar. 

Sebagai gantinya, DPRD akan memprioritaskan kunjungan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lokal yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan pada tugas dan fungsi DPRD. 

"Anggaran perjalanan dinas sekitar Rp 15 miliar, dikurangi setengahnya, jadi sekitar Rp 7,5 miliar. Karena itu, kami harus lebih selektif dalam menentukan tujuan kunjungan,” katanya, Selasa (11/3/2025). 

Dia mengungkapkan, adanya efisiensi anggaran tersebut berdampak pada tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai pengawasan untuk turun langsung ke masyarakat.

Terlebih perjalanan dinas, termasuk studi banding ke luar daerah, merupakan bagian penting dari tugas DPRD dalam meningkatkan pengawasan sehingga dengan adanya pemotongan.

Kata dia, adanya pemangkasan anggaran ini menyebabkan ruang gerak DPRD menjadi lebih terbatas dalam menjalankan fungsinya.

“Ya, memang ini jujur saja untuk DPRD ada sedikit pengaruhnya. Karena memang tugas yang ada di DPRD itu kan salah satunya ya pengawasan, kemudian studi banding," ujar Politikus dari Partai Demokrat tersebut. 

"Untuk studi banding ke luar daerah tentunya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pengawasan,” imbuhnya. 

Hatir juga mengungkapkan, pemotongan anggaran ini cukup berdampak besar, karena pemberitahuan resmi baru diterima beberapa hari yang lalu.

Sementara, sejak Januari 2025 ini anggaran di DPRD Palangka Raya sudah digunakan untuk menunjang kinerja anggota dewan.

Lanjutnya, selain itu pemotongan 50 persen dari pagu anggaran sangat berdampak pada sisa anggaran yang tersedia.

“Kalau langsung dipotong 50 persen dari pagu ya kelihatannya ke belakang ini anggaran kita ya sudah hampir tidak ada. Kita berharap nanti ada mungkin setelah terjadi pemotongan ini lalu ada kebijakan lagi lah,” bebernya.