Pemkab Kobar Perkuat Strategi Percepatan Penurunan Stunting melalui Rembuk Stunting

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan Aksi Ke-3 melalui kegiatan rembuk stunting. 

Acara ini berlangsung di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati Kobar, pada Kamis, 13 Maret 2025.

Rembuk stunting ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kobar dalam menguatkan peran desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Bupati Kobar, Hj Nurhidayah, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

"Kita semua harus bersinergi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan pangan bergizi, kualitas sanitasi, lingkungan yang baik, hingga pola hidup sehat. Peran desa sangat vital dalam mendukung intervensi ini," ujar Hj Nurhidayah.

Baca juga: Pasar Murah Pemkab Kobar Paket Rp 150 Ribu Ditebus hanya 20 Ribu di 6 Kecamatan

Baca juga: Bupati Kobar Hadir Langsung Paripurna Agenda Tanggapan terhadap Pandangan Fraksi

Sebagai perangkat daerah yang membina pemerintahan desa, DPMD Kobar memiliki peran strategis dalam memastikan program penanganan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

Kepala DPMD Kobar, Yudi Hudaya menekankan, penguatan kelembagaan desa, optimalisasi dana desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting.

"Kami mendorong agar setiap desa mengalokasikan dana desa untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, sanitasi, dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita," katanya. 

"Selain itu, peran kader posyandu, bidan desa, dan Tim Penggerak PKK juga sangat penting dalam mengawal program ini," tuturnya.

Dalam rembuk stunting ini, DPMD Kobar juga mengajak seluruh kepala desa untuk memperkuat komitmen dalam program konvergensi stunting, terutama dengan memberikan perhatian khusus pada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Periode HPK merupakan masa krusial dalam pertumbuhan anak, sehingga desa harus memastikan bahwa layanan kesehatan, gizi, dan edukasi bagi ibu hamil dan balita dapat diakses dengan mudah," ungkapnya.

Hasil dari rembuk stunting ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana intervensi gizi terintegrasi yang akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2026.

DPMD Kobar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan desa dan berbagai pihak guna menurunkan angka stunting serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kotawaringin Barat.

"Dengan pendekatan berbasis desa, diharapkan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang," pungkasnya.