Kobar Masuk 4 Besar Realisasi Belanja Daerah se-Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj Nurhidayah mengungkapkan, sejumlah kendala dalam realisasi anggaran daerah pada Triwulan II Tahun 2025.

Meski demikian, Kabupaten Kobar tetap menempati posisi empat besar dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam capaian realisasi belanja daerah.

Hal ini disampaikan Hj Nurhidayah saat menghadiri Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025) kemarin.

Baca juga: Begoyap Night Market, Bupati Kobar Harapkan Dorong Geliat Ekonomi UMKM

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo, yang menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam paparannya, Hj Nurhidayah menjelaskan, hingga akhir Juni 2025, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kobar mencapai Rp741,78 miliar atau sebesar 45,54 persen dari target Rp1,62 triliun. 

Sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai 33,77 persen atau Rp553,62 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp1,63 triliun.

Bupati juga mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi pendapatan dan belanja daerah.

“Beberapa kendala yang kami hadapi antara lain belum optimalnya pendapatan dari sektor tambang silika dan galian C, akibat perizinan yang belum tuntas, serta belum terbitnya BPHTB Hak Guna Usaha (HGU) dari beberapa perusahaan besar sawit,” jelas Hj Nurhidayah.

Selain itu, realisasi belanja juga mengalami hambatan karena adanya instruksi efisiensi belanja pada triwulan pertama serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap administrasi.

“Di sisi lain, realisasi belanja juga terhambat akibat adanya instruksi efisiensi belanja pada triwulan I serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahapan administrasi,” tambahnya.

Namun demikian, Pemkab Kobar telah mengambil langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan kinerja realisasi anggaran. 

Di antaranya melalui pelaporan mingguan oleh perangkat daerah, rapat koordinasi rutin, dan penerbitan surat edaran Bupati terkait percepatan realisasi APBD.

“Melalui evaluasi ini, kami terus berupaya menjaga komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Hj Nurhidayah.

Ia juga berharap, Rapat TEPRA Triwulan II ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan sinergi dan akuntabilitas.

“Semoga evaluasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.