Berita Kotim Kalteng

Efisiensi Anggaran, DPRD Kotim Bakal Lakukan Evaluasi dan Sesuaikan Anggaran Pokir untuk 2026

Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun akan lakukan evaluasi penyesuaian anggaran pokok pikiran (pokir) akibat efisiensi anggaran untuk 2026 mendatang

Penulis: Pangkan B | Editor: Sri Mariati
TRIBUNKALTENG.COM/PANGKAN BANGEL
EFISIENSI ANGGARAN - Ketua DPRD Kotim, Rimbun saat diwawancarai oleh awak media, Rabu (26/2/2025). 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun akan lakukan evaluasi penyesuaian anggaran pokok pikiran (pokir) akibat efisiensi anggaran, Rabu (26/2/2025).

Hal tersebut guna memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kotim dapat melakukan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi keuangan pasca efisiensi anggaran.

“Kita akan mengikuti dan menyesuaikan kemampuan anggaran dari pusat hingga ke daerah, serta program yang telah direncanakan akan disesuaikan dengan APBD pasca efisiensi,” jelas Rimbun.

DPRD Kotim akan menyamakan persepsi dan tujuan dalam menetapkan besaran anggaran pokok pikiran, sehingga aspirasi masyarakat tetap dapat terlaksana.

Diketahui anggaran pokir per anggota DPRD Kotim mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, namuj setelah efisiensi anggaran maka jumlahnya untuk pada 2026 masih dalam tahap evaluasi.

Ketua DPRD Kotim mengatakan khusus untuk APBD murni pada 2026, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Untuk APBD murni 2025 sudah berjalan, kita dihadapkan pada efisiensi anggaran mencapai Rp 141 miliar. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada program yang telah disepakati antara DPRD dan Pemkab Kotim," jelasnya.

Rimbun menjelaskan bahwa program yang belum terakomodasi dalam APBD akan dikoordinasikan dengan DP2KD untuk menentukan mana yang harus ditunda dan diprioritaskan.

“Kami akan mengusulkan percepatan perunahan APBD dan pergeseran anggaran pada Maret 2025, sehingga program yang bisa segera dikerjakan sesuai kondisi keuangan daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Rimbun mengatakan anggaran perjalanan dinas akan dirasionalkan hingga 50 persen.

Sementara itu, untuk pembangunan akan difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“DPRD Kotim pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai program yang akan dipertahankan dan ditunda,” tutup Rimbun.

Sumber: Tribun Kalteng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved