Sidang Pemeriksaan PHP Kepala Daerah Katingan di MK, Pihak Terkait dan Termohon Jawab Dalil Pemohon

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melaksanakan sidang perselisihan hasil pemilu (PHP) Kepala Daerah Katingan. Agenda sidang kali ini adalah jawaban termohon atas dalil-dalil pemohon. 

Sidang pemeriksaan lanjutan perkara nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini berlangsung di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

Permohonan gugatan hasil Pilkada Kapuas ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1, Sakariyas- Endang Susilawatie. Satu di antara dalil yang diajukan, mereka mempermasalahkan soal pelantikan 11 penjabat di Pemkab Katingan. 

Pada sidang panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Sadil Isra ini, pihak terkait, yakni Calon Bupati Katingan nomor urut 3 Saiful menjawab dalil yang diajukan pasangan nonor urut 1. 

Kuasa Hukum Pihak Terkait, Kariswan Pratama Jay mengaku, Saiful telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Katingan. 

“Sudah ada persetujuan tertulis dari Mendagri,” ungkapnya. 

Kariswan menyebut, pelantikan pejabat tersebut memang dilakukan Saiful dalam kapasitasnya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Katingan dalam kurun waktu enam bulan terhitung sebelum penetapan paslon yang dilarang ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). 

Namun, ketentuan larangan tersebut dikecualikan jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. 

Sebagai informasi Saiful menggandeng Firdaus sebagai wakilnya untuk maju di Pilbup Katingan. Pasangan nomor urut 3 ini unggul berdasarkan rapat pleno KPU Katingan. 

Selain mengenai dugaan pelanggaran mutasi pejabat, pasangan Sakariyas-Endang selaku Pemohon sengketa Pilkada Katingan ini, juga mendalilkan adanya kecurangan yang mengondisikan penambahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Pindahan untuk menguntungkan perolehan suara Paslon nomor urut 3. 

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, KPU Katingan Katingan selaku Termohon membantah terkait kecurangan dengan menambahkan pemilih ke dalam DPTb dengan menerbitkan KTP pemilih menjelang waktu pemungutan suara. 

Kuasa hukum Termohon, M Ali Fernandes menyampaikan, pemilih yang dimaksud sebenarnya memiliki hak pilih sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik karena telah berpindah domisili. 

Sedangkan penerbitan KTP bukan ranah KPU melainkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

“Sebagian besar berhak dan memiliki syarat atau memenuhi syarat untuk memilih karena KTP-nya sudah pindah ke Kabupaten Katingan atau sudah pindah memilih ke wilayah tersebut  atau ke TPS tersebut,” ungkap Ali. 

Selain itu, seluruh saksi termasuk saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, sampai kabupaten tidak mengajukan keberatan.