Angka Kemiskinan di Kalteng Meningkat, Edy Pratowo Sebut Program Strategis Nasional Bisa Jadi Solusi

Program cetak sawah dan swasembada jagung ini dinilai akan meningkatkan perekonomian di Kalteng. 

"Perputaran uangnya ini triliunan. Uangnya sudah ada, kebijakan ada, orang-orang hebat semuanya ada, tinggal kemauan dan kebersaan saja. Saya yakin perekonomian di Kalteng bisa meningkat," ujar Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, saat menghadiri rapat koordinasi Program Cetak Sawah dan Swasembada Jagung Tahun 2025 Provinsi Kalteng di Aula Jaya Tingang Lantai II, Selasa (7/1/2025). 

Meski rencana cetak sawah dan swasembada jagung serta program ketahanan pangan nasional dinilai menjadi solusi untuk kemiskinan, sejatinya program serupa juga pernah dilakukan di Kalteng, namun berujung kegagalan. 

Direktur Save Our Borneo (SOB), Habibi mengatakan, jika pendekatan proyek ketahanan pangan sebelumnya kembali diterapkan pada cetak sawah dan swasembada jagung ini, maka program tersebut berpotensi gagal, sama seperti proyek ketahanan pangan sebelumnya. 

Habibi menganggap bahwa proyek-proyek pangan sebelumnya gagal. Karena, banyak masyarakat yang tidak merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut. 

"Terutama dalam hal memproduksi komuditas pangan itu, selain itu hampir semua target pemerintah tidak tercapai," kata Habibi, Kamis (9/1/2025). 

Menurut Habibi, banyak persoalan dalam proyek ketahanan pangan skala luas yang selama ini dicanangkan pemerintah, seperti partisipasi masyarakat yang minim, kecocokan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Baca juga: Proyek Kereta Api di Kalteng Batal, Dicabut dari Program Strategis Nasional

Baca juga: Wagub Kalteng Edy Pratowo Sebut Peran Pers Sangat Penting, Jadi Jembatan di Pilkada Serentak 2024

Mestinya, lanjut Habibi, proyek-proyek sebelumnya dievaluasi. Pendekatan ketahanan pangan akan lebih bagus jika tidak menggunakan lahan sehamparan sekaligus. 

Selain itu, Habibi juga mengingatkan, agar masyarakat yang telah bertahun-tahun bertani jangan hanya dijadikan sebagai objek dalam kebijakan ketahanan pangan. Akan tetapi, sebagai subjek dalam menentukan kebijakan dan bukan sekedar menjalankan program dari pemerintah. 

"Kalau polanya masih sama seperti sebelumnya, maka bisa diprediksi hasilnya tidak jauh berbeda dari proyek-proyek ketahanan sebelumnya," tegas Habibi.