Infrastruktur Terputus, Anggota DPR RI Syauqie Desak Pembangunan Jalan Lintas Kalteng-Kalbar 

Jembatan Jelai merupakan penghubung antara Kabupaten Sukamara, Kalteng dengan Kabupaten Ketapang Kalbar. 

Penulis: Ahmad Supriandi | Editor: Haryanto
ISTIMEWA
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie menyoroti putusnya jalan penghubung Kalteng-Kalbar. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie menyoroti pembangunan Jembatan Jelai yang belum fungsional karena terputusnya badan jalan penghubung antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). 

Jembatan Jelai merupakan penghubung antara Kabupaten Sukamara, Kalteng dengan Kabupaten Ketapang Kalbar. 

Jembatan tersebut telah rampung dibangun dengan menggunakan seratus persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalteng. 

Namun, Jembatan Jelai belum berfungsi optimal karena kendala badan jalan Kalteng-Kalbar yang terputus. 

Baca juga: Anggota DPR RI Dapil Kalteng Muhammad Syauqie Prioritas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Muhammad Syauqie yang merupakan legislator PAN dari Kalteng, meminta perhatian serius dari Pemprov Kalbar dan Pemkab Ketapang agar segera melakukan pembangunan badan jalan yang menembus dari Kecamatan Manis Mata ke Ketapang sepanjang 5 kilometer. 

"Yang mana sampai saat ini pembangunan jalan tersebut belum terlaksana," ucap Syauqie, saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi V DPR RI ke Kalbar, Jumat (6/12/2024) lalu. 

Selain itu, dirinya juga meminta agar Pj Gubernur Kalbar dapat bersinergi dengan Komisi V DPR RI. 

Sehingga, kata Syauqie, DPR RI dan Pemprov Kalbar bisa bersama-sama mencari solusi terkait pembangunan jalan penghubung Kalteng-Kalbar yang terputus itu. 

Syauqi berharap, masyarakat Kalteng dan Kalbar dalam waktu dekat sudah dapat menggunakan jalan penghubung dengan Jembatan Jelai. 

"Jika tidak ada solusi dari Pj Gubernur Kalbar dan Bupati Ketapang, kami memberikan solusi agar bisa diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Ditjen Bina Marga agar sesuai mekanisme anggaran yang ada, dapat mengambil alih pembangunan jalan penghubung tersebut," ungkapnya. 

Syauqie juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI agar responsif dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kalimantan. 

"Ini penting mengingat keberadaan jalan sebagai urat nadi ekonomi, aktivitas sosial keagamaan serta memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutup Syauqie.

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved