Gaji Rano Karno? Cek Rekap Hasil Real Count KPU Pilgub Jakarta 2024 Dari 14835 TPS dan Quick Count

TRIBUNKALTENG.COM - Berikut update hasil Real Count Pilkada 2024 di Pilgub Jakarta 2024 untuk Pilkada Jakarta 2024 resmi KPU. Berapa gaji Rano Karno bila nanti resmi?

Hasil real count Pilgub Jakarta 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU RI melalui pilkada2024.kpu.go.id untuk Pilkada Jakarta 2024.

Data terbaru Real Count Pilkada 2024 untuk Pilgub Jakarta 2024 per hari ini, Sabtu (30/11/2024) siang dari KPU, hasil rekap C1 baru sudah 100 persen dari 14835 TPS (100 persen)

Progress Dokumen C Hasil
Wilayah    Progress C Hasil TPS
KEPULAUAN SERIBU    41 dari 41
KOTA JAKARTA BARAT    3452 dari 3452
KOTA JAKARTA PUSAT    1542 dari 1542
KOTA JAKARTA SELATAN    3270 dari 3270
KOTA JAKARTA TIMUR    4144 dari 4144
KOTA JAKARTA UTARA    2386 dari 2386

Gaji Pramono Anung dan Rano Karno

Gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. 
Pada aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda.

Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Berdasarkan hasil quick count lima lembaga, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Charta Politika, Indikator, serta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dibandingkan dua rivalnya.

Bahkan, LSI, Charta Politika, dan SMRC mencatatkan perolehan suara Pram-Rano di atas 50 persen.