Debat Ketiga Pilgub Kalteng 2024

Kepentingan Daerah atau Kepentingan Pusat, Ini Jawaban Paslon Pilgub Kalteng 

pertanyaan debat tentang kebijakan yang diambil jika dihadapkan dengan kepentingan pusat dan inisiatif daerah. 

Penulis: Ahmad Supriandi | Editor: Haryanto
TRIBUNKALTENG.COM/AHMAD SUPRIANDI
Suasana debat ketiga Pilgub Kalteng, Rabu (20/11/2024). Paslon mendapat pertanyaan tentang kebijakan yang diambil jika dihadapkan dengan kepentingan pusat dan inisiatif daerah.  

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Dalam debat ketiga Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng) paslon nomor urut 4 Abdul Razak-Sri Suwanto mendapat pertanyaan tentang kebijakan yang diambil jika dihadapkan dengan kepentingan pusat dan inisiatif daerah. 

Menjawab pertanyaan itu, cawagub nomor urut 4, Sri Suwanto mengungkapkan, jika Razak-Sri akan membentuk tim yang akan menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 

"Tim itu akan mengkoordinasikan, menyikronkan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kita tahu pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat," ujar Sri. 

Baca juga: Debat Pamungkas Pilgub Kalteng 2024, Ini Gagasan 4 Paslon soal Sinergi dengan Pemerintah Pusat 

Sri menyebut, pemerintah daerah mesti mendukung program pemerintah pusat sepanjang tak melanggar regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Kami akan selalu bersinergi, tetapi tetap memberikan masukan masukan kepada pemerintah pusat  yang poaitif," kata Sri lagi. 

Menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4 itu, Habibs Ismail, cawagub dari nomor urut 1, mengatakan, jika ada kebijakan pusat yang bertentangan dengan kepentingan daerah, Willy-Habib akan berusaha meminta kepada pemerintah pusat untuk mempermudah kebijakan tersebut. 

"Tentunya kami akan melobi pemerintah pusat agar bisa menyetujui keinginan kami untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng," kata dia. 

Lalu, cawagub nomor urut 2, Supian Hadi atau SHD menyebut sinkronisasi prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk ditingkatkan. 

"Kami ingin, ketika terpilih nanti, menjadikan Kalteng sebagai penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara, tentunya dengan bersama pemerintah pusat membangun sarana prasarana dan infrasturktur," ungkap SHD. 

Sementara itu, Edy Pratowo, cawagub nomor urut 3, juga sepakat sinkronisasi serta sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

"Begitu juga ketika kita dihadapkan pada persoalan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, tentunya kami akan melakukan segala sesuatu yang kami bisa," ucapnya.

 

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved