Pj Bupati Kobar Kalteng Inginkan Desa dan Kecamatan Perkuat Peran Pelayanan Kependudukan

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN - Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, Budi Santosa, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Ballroom Brits Hotel Pangkalan Bun, Kobar, Kalimantan Tengah, Kamis (14/11/2024).

Rakor yang diikuti oleh para camat, kepala desa, dan lurah se-Kotawaringin Barat ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dan kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam sambutannya, Budi Santosa menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan akses yang lebih mudah dan cepat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

"Saya berharap rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa," ujar Budi Santosa.

Baca juga: Pj Bupati Kobar Kalteng Apresiasi Respons Cepat BPBD dan Damkar Tangani Bencana

Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Ridwan. 

Dalam paparannya, Ridwan memberikan arahan tentang pentingnya proaktif dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di kalangan masyarakat, termasuk dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga.

Lebih lanjut, Budi Santosa menjelaskan bahwa administrasi kependudukan bukan hanya sekadar kepentingan data, melainkan menjadi landasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif di berbagai sektor. 

Menurutnya, tertib administrasi kependudukan sangat penting untuk mengoptimalkan program-program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Semoga dengan Rakor ini dapat meningkatkan pemahaman dan tertib administrasi kependudukan. Tentunya, peran aktif dari semua stakeholder dan masyarakat sangat penting untuk memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan sebagai bagian dari perilaku tertib administrasi kependudukan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-pihak, terutama antara pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga terkait lainnya, untuk mempercepat proses pelayanan kependudukan.

"Sinergi dan komunikasi yang baik antara pihak desa, kecamatan, serta dinas terkait akan sangat membantu memperlancar pelayanan. Dengan demikian, setiap warga dapat menikmati haknya atas dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan cepat," tegas Budi Santosa.

Kegiatan Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat pelayanan kependudukan di tingkat desa dan kecamatan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi program kependudukan di Kotawaringin Barat. (*)