Kepala Dinas Pembedayaan Desa Kotim Paparkan Program dan Kegiatan di Kotawaringin Timur

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotawaringin Timur, Raihansyah melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (2/10/2024).

“Pada saat ini DPMD Kotim bersama dengan tim penegasan batas desa di Kotim sedang melakukan tahapan penegasan batas desa. Sesuai dengan amanah ketentuan ditetapkan satu desa satu Perbup batas desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, baru 2 kecamatan yang dilakukan pembahasan, dengan 1 kecamatan sedang proses konsultasi ke biro hukum provinsi, Dirjen Bidan Pemdes Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebelum ditetapkan.

Terkait perencanaan desa, pada saat ini desa-desa sedang melaksanakan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) guna penyusunan RKP desa 2025 dan daftar usulan musrenbang kecamatan kabupaten 2026. 

“Kami DPMD telah mengeluarkan surat edaran maupun petunjuk teknis terkait perencanaan desa tahun anggaran 2025, sehingga desa dalam melaksanakan tidak terlambat, dan dapat menetapkan APB desa tahun anggaran 2025 tepat waktu atau sebelum 31 Desember 2024,” jelas Riahansyah.

DPMD berdasarkan surat kuasa dari bupati telah menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemkab Kotim dengan Bank Kalteng cabang Sampit, terkait pelaksanaan transaksi non tunai desa melalui aplikasi Siskeudes online yang terhubung dengan CMS Bank Kalteng melalui Siskeudes link milik Kemendagri.

“Untuk saat ini masih dilakukan uji coba pada 2 desa, yaitu Desa Eka Bahurui dan Desa Bagendang Hilir, untuk selanjutnya semua desa akan menggunakan aplikasi tersebut,” jelas Kepala DPMD Kotim.

Kemudian untuk indeks desa membangun (IDM) pada 2024 mengalami peningkatan menjadi 72 desa mandiri, sedangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

“Hal ini menunjukkan pembangunan khususnya desa di Kotim sangat luar biasa, dengan sinergitas semua lintas sektor, dan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,” jelas Riahansyah.

Dirinya pun memaparkan, desa yang masih blank spot atau tidak ada sinyal terdapat 9 desa, dan desa yang belum berlistrik sebanyak 25 desa.

“Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan desa-desa tersebut dari blank spot atau tidak berlistrik,” ujar Kepala DPMD.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan untuk penyaluran dana desa dilaporkan bahwa untuk dana desa tahap I sudah disalurkan 100 persen ke-168 desa, dan untuk tahap II desa, tersisa 39 desa yang belum disalurkan. 

Pada saat ini, yang dilakukan DPMD yaitu melakukan pendampingan bagi 39 desa tersebut untuk memenuhi syarat.

“Pada 2024 ini terdapat 34 desa yang mendapatkan dana desa tambahan atau insentif dana desa yang diberikan berdasarkan kriteria penilaian dari Kementrian Keuangan terkait kinerja dalam pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.

Raihansyah mengatakan dana tambahan yang didapatkan sebesar Rp 4.094.620.000, untuk kabupaten kotawaringin timur, dengan 1 desa mendapatkan Rp 120.430.000.