Kawal Putusan MK, Mahasiswa dan Masyarakat Kobar Kalteng Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU

Alvin melanjutkan, jika tidak ada kontrol rakyat yang berarti, ia dan kawan-kawannya khawatir pemerintah bakal mengebut sejumlah RUU yang antidemokrasi lainnya.

"Misalnya, RUU tentang Penyiaran yang akan memberangus pilar-pilar demokrasi," bebernya.

Baca juga: Turunkan 170 Personil Gabungan Jaga Keamanan saat Aksi Massa di DPRD Kalteng

Melihat fenomena ini, Debora, satu di antara orator aksi, menyimpulkan bahwa DPR RI dan pemerintah telah menjadi pembangkang demokrasi di negara ini.

"Sekaligus melanggengkan dan acuh pada ketidakadilan yang dirasakan rakyat Indonesia,"

Maka dari itu, kata Debora lagi, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Kotawaringin Barat menyerukan perlawanan atas keserakahan kekuasaan yang telah dipraktikan oleh DPR RI dan pemerintah saat ini.

Tak hanya mengecam DPR RI dan pemerintah saja, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Kobar juga mendorong KPU untuk mematuhi putusan MK.

"Kami juga mengutuk brutalitas aparat kepolisian terhadap masyarakat yang turun aksi dalam mengawal Indonesia darurat demokrasi," ujar Debora.

Aksi serupa juga terjadi di Palangkaraya. Mahasiswa dan masyarakat menegaskan DPR RI dan KPU harus menjalankan putuasan MK. (*)