Aksi Ricuh Aliansi Rakyat di DPRD Kalteng Protes Revisi UU Pilkada 2024, Minta Ketua DPRD Hadir

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan melakukan Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kalteng untuk mengecam tindakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dinilai berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dengan Revisi UU Pilkada.

Putusan MK yang dimaksud yakni putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang titik perhitungan batas usia minimum calon kepala daerah.

Sehari setelah MK membacakan putusan itu, Baleg DPR RI langsung menggelar rapat membahas RUU Pilkada.

Apa yang dilakukan Baleg DPR RI itu mendapat banyak kecaman dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia termasuk Aliansi Rakyat melawan di Palangkaraya.

Aksi itu sempat memanas karena massa ingin Ketua DPRD Kalteng hadir mendengar tuntutan mereka.

Baca juga: Ratusan Masa Aksi Aliansi Rakyat Melawan Gelar Aksi Demo, Ini Poin Tuntutan di Kantor DPRD Kalteng

Namun, hanya satu anggota DPRD Kalteng yang hadir menerima tuntutan dari Aliansi Rakyat Melawan yakni Wakil Ketua Komisi I, Kuwu Senilawati.

Akan tetapi, Kuwu juga tak langsung menemui massa aksi. 

Karena belum ada satu pun anggota DPRD Kalteng keluar dan massa aksi tak diperbolehkan masuk.

Sehingga massa aksi pun marah dan terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian.

Padahal perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk, tapi mereka menolak karena ingin jika satu masuk maka semuanya harus masuk.

"Berapa kita ?," tanya seorang orator melalui pengeras suara. 

Lalu massa aksi menjawab dengan latang "satuuu !" sambil mengangkat dan mengepalkan tangan tanda perjuangan.

Mereka meminta kepada Ketua DPRD Kalteng untuk mendengar langsung tuntutan mereka, entah itu di dalam atau di halaman DPRD Kalteng.

Sayangnya, para wakil rakyat di Kalteng itu tak ada yang hadir. 

Massa aksi kemudian meluapkan kemarahannya dengan berteriak, membakar ban, dan memaksa masuk ke dalam.