Banjir di Kotim Kalteng, 26 Desa di 4 Kecamatan Terendam, Kalaksa BPBD Imbau Waspada Arus Listrik

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Banjir di Kotim, Kalteng , berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, hingga saat ini belum ada masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat banjir, Kamis (30/5/2024).

Laporan dari BPBD Kotim terdapat sebanyak 4 kecamatan dan dan 26 Desa yang terdampak banjir.

Keempat kecamatan tersebut ialah Kecamatan Telaga Antang, Antang Kalang, Mentaya Hulu, dan Bukit Santuai.

Pada Kecamatan Telaga Antang terdapat 10 desa yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm hingga 100 cm.

Kesepuluh desa tersebut ialah Desa Tumbang Sangai, Desa Tukang Langit, Desa Rantau Katang, Desa Tumbang Mangkup, Desa Tumbang Bajanei, Desa Tumbang Boloi, Desa Rantau Sawang, Desa Luwuk Kowan, Desa Rantau Suang, Desa Tumbang Puan, dan Desa Rantau Tampang.

Kemudian Kecamatan Antang Kalang terdapat 3 desa yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm hingga 80cm.

Ketiga desa tersebut ialah Desa Tumbang Manya, Desa Tumbang Kalang, dan Desa Sungai Hanya.

Lalu pada Kecamatan Mentaya Hulu terdapat 4 desa yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm hingga 140 cm.

Keempat desa tersebut ialah Desa Kuala Kuayan, Desa Tanjung Jariangau, Desa Bawan, dan Desa Tangkarobah.

Terakhir, pada Kecamatan Mentaya Hulu terdapat 8 desa yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 110 cm.

Kedelapan desa yang terdampak banjir ialah Desa Tumbang Penyahuan, Desa Tumbang Tilap, Desa Tumbang Getas, Desa Tumbang Keminting, Desa Tanah Haluan, Desa Tewei Hara, Desa Tumbang Getas, dan Desa Tumbang Sapia.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kotawaringin Timur, Multazam mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh naiknya debit air pada 3 daerah aliran sungai (DAS).

“Saat ini, pada 3 DAS Mentaya, Katingan, dan Seruyan sedang naik sehingga menyebabkan terjadinya banjir,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa masyarakat yang berada di kawasan aliran sungai, sudah terbiasa akan hal tersebut.

“Masyarakat sudah berharmonisasi dengan hal tersebut, namun kami punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memperbaiki fasilitas umum yang terdampak,” ujar Kalaksa BPBD.