Seluruh Wilayah Kalteng Terdampak Banjir hingga Mei 2024, La Nina dan Deforestasi Jadi Penyebab

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Banjir seperti menjadi derita abadi bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Mulai dari awal Januari hingga Mei 2024 hampir seluruh daerah merasakan dampak banjir.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPB-PK Kalteng, mencatat ada empat kabupaten yang saat ini masih terendam banjir di antaranya Katingan, Lamandau, Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Berdasarkan data terbaru BPB-PK Kalteng pada 27 Mei 2024 lebih dari empat ribu jiwa terkena dampak banjir di empat kabupaten tersebut.

Bahkan, beberapa desa di Kotawaringin Timur pada pertengahan tahun ini sudah terendam banjir untuk kedua kalinya.

Kalaksa BPB-PK Kalteng, Ahmad Toyib mengungkapkan, selain keempat daerah tersebut kabupaten lainnya juga berpotensi terdampak banjir.

"Kalau bicara potensi pasti msh ada, karena kita tidak bisa memprediksi alam secara akurat," kata Toyib, Selasa (28/5/2024).

Sebelumnya, BPB-PK Kalteng juga mencatat enam daerah lainnya juga terdampak banjir seperti Barito Selatan, Murung Raya, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Kapuas dan Kota Palangkaraya.

"Ada 18.923 kepala keluarga dan 59.573 jiwa yang terdampak," ujar Toyib.

Banjir di Kalteng disebabkan karena perubahan iklim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Palangkaraya memproyeksikan fenomena El Nino bakal menuju netral pada periode Mei-Juli 2024.

BMKG Palangkaraya mengungkapkan, setelahnya fenomena suhu lautan pasifik itu bakal berganti menuju fase La Nina pada triwulan berikutnya.

Prakirawan BMKG Palangkaraya Cindy Arnelta Putri mengatakan, La Nina adalah anomali iklim yang disebabkan adanya penyimpangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mendingin atau di bawah normal.

Menurutnya, La Nina ini telah menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem di Indonesia yang berdampak pada terjadinya bencana banjir dan longsor.

"Dampak dari La Nina secara umum bertambah intensitas curah hujan yang ada di Indonesia," jelas Cindy.

Selain itu, dampak deforestasi atau hilangnya tutupan hutan juga menjadi penyebab banjir di Kalteng, bahkan juga berpengaruh pada perubahan cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

Auriga Nusantara mencatat angka deforestasi di Kalteng pada 2023 mencapai 30.433 hektare.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Kalteng.

Direktur Save Our Borneo (SOB) Habibi mengatakan, hampir seluruh wilayah di Kalteng adalah hutan hujan yang berarti memiliki curah hujan tinggi.

Hutan berfungsi untuk menahan dan menyerap air ke dalam tanah, agar tidak mengalir ke tempat terbawah hingga menyebabkan sungai meluap.

"Kalau hujan terus terjadi sementara hutan terus berkurang tidak akan ada yang menahan air turun ke dataran rendah, selain itu deforestasi juga bisa menyebabkan perubahan cuaca," jelas Habibi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari mapbiomas yang merupakan platform yang menampilkan dinamika tutupan lahan, hampir dua juta hektare tutupan hutan di Kalteng berkurang dan mayoritas berganti dengan lahan sawit, perkebunan, dan tambang.

Hilangnya tutupan hutan tersebut sejalan dengan daerah yang terdampak banjir seperti di Kotim dan Katingan sejak 2000-2019 kehilangan lebih dari 200 ribu hektare tutupan lahan.

Selain itu, deforestasi juga dapat menyebabkan longsor dan erosi hingga terjadi sedimentasi pada sungai.

Sedimentasi pada sungai mengakibatkan sungai menjadi lebih dangkal dan lebih cepat meluap.

Mencegah atau setidaknya mengurangi banjir memang bisa dilakukan dengan mengeruk sungai-sungai yang ada di Kalteng.

Baca juga: Waspadai Dampak La Nina, BMKG Palangkaraya Sebut Berpotensi Terjadi Peningkatan Risiko Bencana

Baca juga: BMKG Palangkaraya Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem di Kalteng Memasuki Musim Peralihan

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Deforestasi Jadi Ancaman,140 Orangutan Belum Ada Tempat Pelepasliaran

Namun, mengingat sungai yang cukup besar dan bukan solusi jangka panjang menurut Habibi cara tersebut kurang efektif.

Habibi berharap pemerintah tidak lagi menambah izin untuk perusahaan perkebunan dan tambang yang membuka hutan secara masif.

"Kalau menurut saya tidak ada cara lain selain memulihkan hutan yang terkena dampak deforestasi dan menghentikan pembukaan lahan secara masif," tukasnya. (*)