Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Kalteng Jadi Sorotan, Save Our Borneo Sebut Hanya Untungkan Pengusaha

Namun ia mempertanyakan, bagaimana kerugian yang telah diterima negara bertahun-tahun lamanya.

Ia menilai alasan ini sulit diterima, sebab, kebijakan tersebut justru menunjukan bahwa tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia selama ini memang tidak baik.

“Bukannya diperbaiki, tetapi malah dimaklumi,” jelasnya.

Kemudian disampaikannya kebijakan ini tentu hanya menguntungkan pengusaha kebun kelapa sawit.

Baca juga: Gelar Sidang Adat, DAD Kotim Turun Tangan Atasi Polemik Sengketa Lahan Sawit di Cempaga Hulu

Lebih dari sekedar memperoleh pengampunan negara lewat pemutihan ijin, para pengusaha ini sekaligus dimudahkan untuk memperoleh legalitas menguasai jutaan hektar lahan.

Hal ini juga berarti semakin mudah bagi korporasi mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk beberapa puluh tahun ke depan.

“Negara gigit jari. Sementara ruang gerak korporasi semakin bebas, akan ada semakin banyak ruang hidup terusik dan tergusur di Indonesia. Lebih dari kerugian negara, dampak kerusakan lingkungan dan konflik agraria akan terus mengikuti. Selain keuntungan bagi pengusaha, negara dan masyarakat dapat apa ?,” pungkasnya. (*)