Wabup Kotim Irawati Cek Sarpras, Pemkab Aktifkan Poslap di 6 Kecamatan Antisipasi Karhutla

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Menghadapi musim kemarau 2023 yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemkab Kotim mengaktifkan pos lapangan (Poslap) di 6 kecamatan.

Yakni, Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, dan Seranau.

Dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Organisasi Masyarakat Peduli Api di setiap kecamatan.

Hal itu diungkapkan Wabup Bupati Kotim Irawati saat mengecek dan meninjau sarana dan prasarana atau sarpras Karhutla.

Poslap ini dijalankan menggunakan pembiayaan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Untuk mencegah karhutla berbagai upaya telah kita laksanakan, salah satunya pengaktifan Poslap yang didanai oleh BPBPK Kalteng. Dalam hal ini kami mengapresiasi BPBPK Kalteng, dengan kolaborasi ini diharapkan upaya penanggulangan karhutla di wilayah ini bisa lebih optimal,” kata Irawati, Sabtu (24/6/2023).

Dijelaskannya, 6 kecamatan yang dipilih untuk pengaktifan poslap ini tentunya sudah melalui tahap kajian antara BPBPK dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Di antara 17 kecamatan yang ada di Kotim keenam kecamatan tersebut dinilai strategis untuk pengaktifan poslap.

Dengan diaktifkannya poslap tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengintensifkan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli, sosialisasi, edukasi, dan pemasangan spanduk/baliho di tempat-tempat daerah rawan terjadinya karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla.

“Upaya pencegahan lainnya seperti patroli terpadu tetap akan dilakukan selama status siaga darurat ditetapkan. Untuk itu semua, peralatan pendukung dan personil satgas sudah kita siapkan untuk menjaga Kabupaten Kotim dan mendukung Provinsi Kalteng tanpa asap dan membirukan langit 2023 ini,” tuturnya.

Ia melanjutkan kejadian Karhutla tidak mengenal batasan. Hutan lindung, cagar biosfer, hutan tanaman industri, perkebunan perusahaan baik itu milik swasta maupun pemerintah. Begitu pula perkebunan masyarakat, juga dapat mengalami karhutla.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian karhutla, tidak bisa dilakukan secara parsial masing-masing pihak. Namun perlu adanya kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder.

“Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita berupaya memberikan kontribusi yang maksimal. Karena tindakan saling menyalahkan, tak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya malah membuat masalah baru. Hal itu tentu tidak kita inginkan dan tidak boleh terjadi,” ucapnya.

Ia menambahkan, banyak kerugiaan yang bisa diakibatkan oleh Karhutla. Di antaranya, transportasi menjadi terganggu, jarak pandang pendek, udara pun ikut tercemar.

Selain itu, pernapasan pun menjadi terganggu. Karena itu karhutla harus dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Dan hal itu menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. (*)