Moeldoko Minta Kalteng dan 5 Provinsi Lain Tingkatkan Kesiagaan Hadapi Karhutla dan El Nino

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Permintaan agar Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan menghadapi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dan dampak El Nino dilontarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Tidak cuma Kalteng, ada 5 provinsi lain yang diingatkan oleh Moeldoko yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Moeldoko pun meminta bagi daerah yang belum melakukan segera mendeklarasikan kesiapsiagaan mereka.

“Arahan saya, segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi yang menjadi ancaman," ujar Moeldoko dilansir siaran pers KSP, Senin (5/6/2023).

Baca juga: BPBD Palangkaraya Bentuk Satgas Karhutla, Dalam 5 Bulan 15,25 Hektare Lahan Hangus Terbakar

Baca juga: Bulan Juni 2023 Kalteng Masuki Kemarau Dipengaruhi El Nino, Puncaknya Bulan Juli Waspada Karhutla

Baca juga: Sugianto Sabran Tetapkan Siaga Darurat Karhutla di Kalteng, Tiap Hari Lahan Terbakar di Palangkaraya

"Tunjukkan pada publik bahwa pemerintah siap tangani karhutla. Dan yang penting, segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” lanjutnya.

Moeldoko menjelaskan, El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya diperkirakan akan mulai terjadi di Indonesia pada Agustus 2023.

Ancaman dampak El Nino seperti karhutla dan kegagalan panen.

Moeldoko menilai, adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan ditambah dengan pandemi Covid-19 membuat kewaspadaan terhadap ancaman karhutla menjadi hilang. 

"Indikasinya, banyak sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak operasional, dan kepedulian dari masyarakat juga berkurang," ungkapnya.

Menurut Moeldoko, ada lima poin penting dalam penanggulangan karhutla.

Pertama, kesiapsiagaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla.

Kedua, kesiapsiagaan seluruh stakeholders termasuk stakeholders lapangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla. 

Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023.

Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial.

Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.