Berikut Fakta-fakta Hasil Audit Investigasi Kemenkeu Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo

2. Rafael Alun Trisambodo Terbukti Sembunyikan Harta

Rafael Alun Trisambodo juga dinyatakan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rafael Alun juga merupakan pihak perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya.

"Terdapat info lain yang mengindikasikan adanya upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya," kata Awan, Rabu.

Baca juga: Siapa Shane Lukas? Tersangka Penganiayaan David oleh Anak Pejabat Ditjen Pajak, Ini Perannya

Baca juga: Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak, David Sudah Sadarkan Diri, Bisa Buka Mata dan Menangis

3. Sebagian Aset Rafael Diatasnamakan Keluarga sampai Teman

Dalam pemeriksaan, ditemukan adanya aset Rafael Alun yang mengatasnamakan kerabat terdekat terkait kepemilikannya.

Awan Nurmawan Nuh mengatakan, aset tersebut menggunakan nama orang lain yang terafiliasi dengan Rafael.

"Sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi, jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu," ungkapnya, Rabu.

4. Harta Rafael Tak Dibuktikan Kepemilikan Otentik

Sementara, dari hasil tim eksaminasi, terdapat beberapa harta kekayaan milik Rafael Alun yang belum didukung bukti otentik kepemilikan.

"Dari hasil eksaminasi kita, terdapat harta kekayaan yang belum didukung bukti otentik kepemilikan," kata Awan, Rabu.

Tim juga mendapati adanya hasil usaha sewa yang tak sepenuhnya dilaporkan dalam laporan harta kekayaan Rafael Alun.

Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), menganiaya Cristalino David Ozora (17), anak pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina.

Rafael yang sebelumnya merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak, tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021.

Angka fantastis ini membuat banyak pihak menaruh curiga, termasuk KPK.