Besok Perayaan HUT Ke-50 PDIP, Peserta 25.000 Kader dan Tamu, Pengisi Acara 2.000 Orang

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Selasa (10/1/2023) besok, perayaan HUT Ke-50 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

Diperkirakan acara yang kabarnya akan diisi kejutan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan dihadiri setidaknya 25.000 kader dan tamu sementara pengisi acara sebanyak 2.000 orang.

Kabarnya pada perayaan HUT Ke-50 PDIP ini tidak mengundang parpol lain

Soal pengisi acara diungkapkan Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta sekaligus Seksi Acara HUT Ke-50 PDIP, Chica Koeswoyo. 

Baca juga: Capres 2024, Megawati Siapkan Kejutan untuk HUT Ke-50 PDIP, Sengaja Tidak Undang Parpol Lain

Baca juga: Jelang HUT Ke-50 PDIP, Ini Bocoran Capres 2024 Pilihan Megawati: Saat Ini Masih Pejabat Publik

Baca juga: Ini 7 Perintah dari Megawati untuk Kader Jelang HUT Ke-50 PDIP, Terus Solid Bergerak ke Bawah

"Setelah pidato Ibu Megawati Soekarnoputri, nanti ada hiburan di dalam (indoor). Nanti di luar (outdoor) juga ada hiburan," kata mantan artis cilik ini. 

Saat dikonfirmasi terkait artis-artis ternama yang akan tampil, Chicha Koeswoyo mengatakan pasti ada tetapi belum bisa diungkapkan agar suprise.

"(Artis ternama) Pasti dong. Tapi nanti ya. Nanti nggak gong lagi (acaranya)," ucap Chica.

Dia hanya mengatakan, peserta dan tamu HUT PDIP, akan menyaksikan penampilan atraksi dari Baguna, marching band dan Satgas PDIP, serta badan kebudayaan nasional (BKN).

"Nanti ada Baguna, Satgas, BKN, dan Marching band punya PDIP," katanya.

Selain itu, akan ada atraksi terjun payung.

Dia mengungkapkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia sudah berdatangan sejak akhir pekan kemarin.

Untuk tamu undangan, Chica menyebut Presiden Jokowi, menteri dan pejabat dari PDIP.

Sejarah PDIP

Sejarah berdirinya PDIP berawal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973, dikutip dari pdipejuanganlampung.id.

Partai ini dibentuk dari partai gabungan PNI (didirikan oleh Ir Soekarno) dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Namun sejak partai ini terbentuk, PDI mengalami banyak konflik internal.

Konflik ini terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari Pemerintah.

Kemudian solusi dari konflik ini adalah mendukung anak kedua Ir. Soekarno yaitu Megawati untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.

Namun ternyata solusi ini membuat konflik makin memanas.

Pasalnya, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut.

Lalu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Soeharto menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati.

Akan tetapi larangan yang diterbitkan oleh Soeharto tersebut bertentangan dengan keinginan para peserta KLB.

Setelah itu, Megawati Soekarnoputri secara de facto ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Sehingga Megawati dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta.

Meskipun begitu, konflik internal PDI belum mereda bahkan semakin menjadi-jadi.

Konflik ini terjadi hingga diselenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Sebelumnya, para pendukung Megawati sempat melakukan unjuk rasa pada 20 Juni 1996.

Tidak hanya itu, unjuk rasa tersebut terjadi hingga mengakibatkan bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Sementara itu, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Mengetahui itu, para pendukung Megawati kemudian menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Namun ketika para pendukung Megawati sedang menggelar Mimbar, muncullah rombongan berkaus merah kubu Suryadi.

Hingga akhirnya terjadi bentrok di antara kedua kubu tersebut.

Peristiwa bentroknya kedua kubu tersebut dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI hanya mendapat 11 kursi DPR saat di bawah kepemimpinan Suryadi.

Kemudian PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat ketika pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998.

Pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003.

Pada 1 Februari 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDIP Perjuangan.

Tujuan diubahnya nama partai agar dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu).

Kemudian nama PDIP disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

Pada 27 Maret-1 April 2000, PDIP melakukan kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.

Hasil dari kongres I PDIP adalah Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2000-2005.

Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP Periode 2015-2020 pada Kongres IV PDIP yang diselenggarakan di Bali pada 8-12 April 2015.

PDIP kemudian mendapatkan suara sebanyak 35.689.073 pada pemilu 1999 dan menjadi pemenang, dikutip dari Kompas.com.

Kemudian PDIP mendapatkan 135 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. (*)

( Tribunnews.com )