Dampak OTT ke Wakil Ketua DPRD, Kantor Gubernur Jatim Khofifah dan Emil Dardak Digeledah KPK

TRIBUNKALTENG.COM, SURABAYA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak berdampak ke Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak,

Rabu (21/12/2022), Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. 

Berdasar pantauan seperti dilansir Kompas.com, tim KPK yang mengenakan rompi warna coklat muda, menggeledah lantai 2 gedung kantor Gubernur Jatim.

Di lantai tersebut, tim tampak keluar masuk ruangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, hingga ruangan Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono.

Baca juga: Profil Sahat Tua dan Kronologi Penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim Oleh KPK, Pernah Gagal di 3 Pemilu

Hingga pukul 18.00 WIB, penggeledahan masih berlangsung. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim dengan memungut biaya dalam rangka membantu meloloskan pengajuan penerimaan dana hibah dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022.

Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai Rp 1 milliar dalam pengungkapan kasus tersebut.

Sahat Tua Simanjuntak yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim kabarnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (14/12/2022) malam. 

Berdasar pantauan, Kamis (15/12/2022) pagi, Ruang kerja Sahat Tua Simanjuntak sudah disegel dengan tulisan Dalam Pengawasan KPK yang tertempel di pintu ruangan persis di bawah tulisan Wakil Ketua DPRD. 

"Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 20.24 WIB, betul KPK ungkap dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat dalam giat tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jatim STS dan pihak lain," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (15/12/2022) di Jakarta.

Firli Bahuri mengatakan KPK menyita sejumlah uang dalam OTT tersebut.

Namun, jumlahnya belum bisa diungkapkan karena masih dalam proses pemeriksaan. 

"Menyita uang tunai. KPK masih bekerja dan disampaikan saat konferensi pers," katanya.

Informasinya, Sahat Tua Simanjuntak ditangkap bersama seorang stafnya. 

Penangkapan terhadap keduanya diduga terjadi di sebuah perumahan kawasan, Sukolilo, Surabaya. 

Diduga, kedua orang tersebut diamankan KPK atas dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020. 

Profil Sahat Tua Simanjuntak

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak telah memulai berproses di partai berlambang pohon beringin ini sejak 30 tahun lalu sebelum mencapai puncak karier politiknya saat ini.

”Kali pertama saya tertarik di politik ketika saya kuliah di Fakultas Hukum Ubaya (Universitas Surabaya) di tahun 1988,” kata Sahat kepada Surya.co.id ketika ditemui di ruangan kerjanya beberapa waktu lalu. 

Ketertarikan pria 50 tahun ini di politik, tak lepas dari peran dua dosennya, Martono dan Anton Prijatno.

Martono pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jatim, sedangkan Anton pernah menjadi Anggota DPR RI juga dari Partai Golkar.

”Saya terus terang tertarik dengan kedua figur ini. Mulai dari keilmuannya, penyampaian di depan mahasiswa, hingga pemikiran beliau,” kata Sahat.

Anggota DPRD Jatim tiga periode ini bahkan menceritakan bahwa ia lebih banyak berbincang dengan para seniornya tersebut dibanding sekadar nongkrong dengan teman sebayanya.

Mulai dari bertukar pikiran hingga mencari solusi atas berbagai masalah organisasi yang ia ikuti, di antaranya di Senat Mahasiswa.

Hasilnya, Sahat Tua Simanjuntak pun dipercaya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Ubaya pada 1990.

”Saat itu, saya menjabat di periode pertama. Kalau sekarang istilahnya Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa),” katanya.

Tak hanya aktif kegiatan kampus, Sahat Tua Simanjuntak  juga mengaku telah bergabung dengan Golkar sejak 1990.

Saat itu, ia masuk di DPD II Partai Golkar Surabaya menduduki Biro Hukum.

Tak hanya di Golkar, Sahat Tua Simanjuntak juga aktif di Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang juga Trikarya Golkar, hingga di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

”Pada tahun 1992, saya ikut mengampanyekan Pak Anton Prijatno yang saat itu nyaleg. Itu kali pertama saya turun di Pileg (Pemilu Legislatif), sekalipun baru sebagai tim kampanye,” katanya.

Barulah pada 1997, ia terjun sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Golkar untuk DPRD Surabaya.

Sayangnya, saat itu, ia gagal terpilih.

Pun demikian pada Pemilu 1999 (Caleg DPRD Jatim) dan Pemilu 2004 (Caleg DPR RI), Sahat juga belum berhasil menarik hati rakyat.

Gagal di tiga pemilu, Sahat Tua Simanjuntak  tak lantas patah semangat.

Berada di Partai Golkar, membuatnya optimistis suatu saat ia akan menduduki kursi Dewan.

”Sebab, partai yang paling besar saat ini, menurut saya adalah Golkar,” katanya.

Benar saja, Sahat Tua Simanjuntak  akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Jatim pada Pemilu 2009 dari dapil (daerah pemilihan) Jatim 1.

Pun demikian pada Pemilu 2014, bukan hanya lolos ke parlemen dari dapil yang sama, ia bahkan dipercaya menduduki posisi Ketua Fraksi DPRD Jatim periode 2014-2019.

Bagi Sahat Tua Simanjuntak , menjalankan kaderisasi di Golkar menjadi kebanggaan tersendiri.

Sebab, Golkar dinilai sebagai partai modern.

”Partai modern tak mengenal owner. Sebab, sahamnya dimiliki oleh seluruh kader,” katanya.

Sehingga, seluruh kader Golkar memang dididik untuk siap mengemban posisi apapun.

”Kami optimistis. Partai Golkar tidak bergantung pada figur seseorang. Seluruh kader Golkar siap untuk menjadi pemimpin,” katanya.

Sekalipun demikian, Sahat Tua Simanjuntak  menjelaskan bahwa jabatan bukan sekadar prestasi namun penugasan yang dibebankan oleh partai.

Sehingga, kader Golkar diminta pantang berbangga kala mendapat jabatan, sebab tugas besar telah menanti.

”Apa yang menjadi tugas partai, itu yang harus kita jalani. Jabatan apapun itu, kader harus bisa melihat bahwa hal itu menjadi bagian dari penugasan partai,” katanya.

Sehingga, setiap keinginan kader tetap harus didasarkan pada tujuan berpartai. ”Kita boleh berambisi, namun harus ingat bahwa ada kepentingan partai yang lebih besar,” katanya.

Dipercaya duduk di Pimpinan DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak  berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Dewan.

Namun, dengan tetap mempertahankan kepemimpinan kolektif kolegial.

”Terobosan itu harus kolektif kolegial dan berdasarkan kehendak seluruh anggota,” katanya.

Prinsipnya, partainya menugaskan ia untuk mewujudkan keadilan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan tuntutan profesinya yang juga pengacara ini.

”Kalau di pengacara, kami memperjuangkan seseorang yang memerlukan bantuan hukum. Sifatnya tidak banyak, hanya satu atau dua orang. Di politik, kita memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan, namun untuk banyak orang. Jadi, ini kan hampir sama,” kata Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Bagi Sahat Tua Simanjuntak , penugasan di berbagai posisi yang dipercayakan partai kepadanya merupakan ladang perjuangan untuk mengabdi kepada rakyat.

"Kita harus rendah hati serta berbuat baik. Sebab, hal itu wajib dan akan menyempurnakan ibadah kita," pungkasnya.

Terkait target ke depan, Sahat Tua Simanjuntak  enggan berandai-andai. Sebagai kader, ia memercayakan karir politiknya kepada partai.

”Untuk gengsi pribadi, saya rasa saat ini sudah di puncak. Tiga periode di Dewan, saya cukup. Dimanapun penugasan partai, saya siap,” katanya.

Termasuk apabila partai menugaskan berangkat ke kursi eksekutif, Sahat Tua Simanjuntak juga memiliki mimpi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah suatu saat nanti.

”Seorang politisi yang lama di legislatif, pasti punya mimpi di eksekutif. Di mana? Saya belum fokus di pilkada. Namun, saya kalau maju harus menang. Politisi itu kalau maju harus menang,” katanya. (*)