Perbaiki Sekolah Rusak di Kobar, Disdikbud Siapkan Rp 1 Miliar Rehab SDN Teluk Pulai Tahun 2023

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN - Perbaiki sekolah rusak di Kobar,  Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kobar siapakan dana hingga Rp 1 miliar lebih.

Dana tersebut akan digunakan dalam merehab bangunan SDN 1 dan SMP Satu Atap Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, di tahun 2023.

Pasalnya, bangunan pendidikan tersebut rusak bahkan ada lantai di salah satu ruangan yang jebol, sehingga tak bisa digunakan.

Rusaknya ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar mengajar tersebut, juga bangunan untuk belajar siswa SMP. Jadi, sekolah satu atap ini sistem belajarnya bergantian setelah murid SD pulang.

Baca juga: Dicegat Dipinggir Jalan Sungai Teras Tabunganen Batola, Dua Pria Ditangkap Bawa Dua Paket Sabu

Baca juga: NEWS VIDEO, Napi Pangkalan Bun Kabur, Diketahui Saat Kalapas Lakukan Pemetaan Bangunan

Baca juga: Panjat Tembok Pakai Kain Sarung Curi Senpi Penjaga, Napi Lapas Kelas II B Pangkalan Bun Kabur

Baca juga: Sempat Kabur Saat Ingin Melakukan Transaksi, Pria di Banjarmasin Diringkus Miliki 5,19 Gram Sabu

Untuk perbaikan sekolah masih menunggu kepastian dari dinas terkait. Sehingga, selama ini sekolah tersebut melakukan proses belajar mengajar secara bergilir.

Kepala Disdikbud Kobar Rustam Effendi mengatakan, pasca mendapat laporan pihaknya langsung turun ke sekolah tersebut dan melihat serta memetakan kondisi sekolah.

"Memang kondisinya sekolah tersebut rusak parah dan butuh penanganan, jadi, dua bulan lalu saya bersama tim dari Dinas ke sekolah itu, setelah mendapat laporan dari sekolah dan koordinator wilayah Kumai," kata Rustam Senin (5/12/2022).

Lanjutnya, dinas akan melakukan rehab bangunan sekolah yang kondisinya sudah lama. Pembangunan sekolah tersebut nantinya menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.

"Adapun anggarannya mencapai Rp 1 Miliar lebih. Karena banyak item yang kita bangun, selain bangunan sekolah ada bangunan lain seperti UKS dan perlengkapan lainya di sekolah tersebut," tuturnya.

Kemudian, adanya laporan soal kepala sekolah yang jarang masuk ini secara berjenjang akan dievaluasi. Hal ini tak bisa didiamkan begitu saja, karena bisa jadi masalah dan juga ini contoh yang tak baik.

"Soal disiplin pegawai harus diterapkan. Kesalahanya seperti apa tentu ada sanksinya ini terus dievaluasi secara berjenjang," terangnya.

Terkait kekurangan guru, mudah - mudahan proses pengadaan tenaga pendidikan melalui PPPK nantinya bisa teratasi.

"Kita sedang mengupayakan memenuhi kekurangan guru, baik mengusulkan penerimaan PPPK maupun CPNS," pungkasnya. (*)