Berita Kaltim

Kejari Nunukan Tak Puas dan Banding, Vonis Ringan 3 Koruptor APBDes oleh Hakim PN Tipikor Samarinda

Tim JPU Kejari Nunukan tak puas dan bakal banding atas putusan ringan 3 terdakwa perkara APBDes Desa Samaenre Semaja oleh hakim PN Tipikor Samarinda

Editor: Sri Mariati
ILUSTRASI
ILUSTRASI. perkara korupsi APBDes di Kabupaten Nunukan, 3 terdakwa divonisi ringan oleh hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, Kaltim. 

TRIBUNKALTENG.COM, NUNUKAN – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, bakal banding atas putusan tiga terdakwa atau koruptor oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketiga terdakwa yakni Faridah binti Ansi Haseng (Kades), Agus Salim (Kades), dan Hj Mariam Laode binti Laode Nasir (Sekdes).

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut, tindak pidana korupsi pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019.

Sidang putusan Pengadilan Tipikor Samarinda dengan 3 terdakwa yang merupakan aparatur Pemerintah Desa Samaenre Semaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan pada Selasa (15/11/2022).

Meski begitu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nunukan, Ricky Rangkuti mengaku kecewa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Baca juga: Lakukan Pungli Pengurusan Surat Tanah, Tim Tipikor Satreskrim Polres Kutim Tangkap Kepala Desa

Baca juga: Sempat Tertunda, Hari Ini Sidang Pembacaan Tuntutan dari JPU Dugaan Tipikor Kades Kinipan

Ia menilai putusan Majelis Hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Desa Samaenre Semaja, Kecamatan Sei Menggaris.

Kendati kata Ricky, hakim memiliki independensi dalam memberikan putusan.

"Surat dakwaan kami subsidaritas, artinya ada dakwaan primair pasal 2 dan subsidair pasal 3. Kami melihat dalam dakwaan primair semua unsur tindak pidana terpenuhi," kata Ricky Rangkuti, Rabu (16/11/2022).

Tapi putusan hakim mengesampingkan dakwaan primair kami. Itu yang menurut kami tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tambahnya.

Selain itu menurut Ricky, ketiga terdakwa kurang kooperatif mulai penyidikan hingga penuntutan.

Bahkan tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian kerugian negara hingga miliaran rupiah.

"Terdakwa tidak koperatif, karena tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Lalu tidak membuat faktur pembelian maupun faktur kontrak," tuturnya.

Dalam tuntutan JPU, Faridah bersama Hj Mariam Laode melakukan tindak pidana korupsi APBDes tahun 2017 sampai Maret 2018 sebesar Rp500.896.810.

Kemudian Hj Mariam Laode bersama dengan Agus Salim melakukan tindak pidana korupsi hingga menimbulkan kerugian negara April-September 2019 sebesar Rp618.126.900.

Baca juga: Hari Ini Terdakwa Korupsi Disdikbud Kutai Barat Jalani Sidang Perdana di PN Tipikor Samarinda

Baca juga: Mantan Bupati HSU Abdul Wahid Divonis 8 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi dan Melakukan TPPU

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved