Breaking News:

Berita Palangkaraya

Kekerasan Seksual di Palangkaraya, Korban Anak di Bawah Umur Wajib Didampingi Hingga Persidangan

Kasus Kekerasan Seksual di Palangkaraya semakin marak, korban anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat sehingga wajib diberi pendampingan.

Penulis: Pangkan B | Editor: Fathurahman
Istimewa
Salah satu Pekerja Sosial Dinas Sosial Kalimantan Tengah,bernama Ayub. Dia mengungkapkan, kasus kekerasan seksual di Palangkaraya semakin marak. Bahkan, anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat dalam kasus asusila tersebut sehingga wajib diberi pendampingan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kasus Kekerasan Seksual di Palangkaraya semakin marak, korban anak di bawah umur kerap jadi korban orang terdekat.

Sehingga wajib diberi pendampingan oleh petugas dalam penanganan hukum hingga sampai di persidangan.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur khususnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,  akhir-akhir ini tampak semakin sering terjadi.

Dampak buruk akibat hal tersebut, terganggunya psikis anak dan takut untuk bertemu orang banyak.

Bagaimana tidak, kekerasan seksual pada anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekatnya, sehingga mengganggu mental si anak.

Baca juga: Prostitusi Anak Bawah Umur Palangkaraya Diungkap, 14 Remaja Beserta Alat Nyabu Diamankan Petugas

Baca juga: Buka Praktek Prostitusi di Eks Lokalisasi Sampit, Mucikari & Pekerja Seks Anak bawah Umur Diamankan

Baca juga: Paparan Pornografi Rentan Timbulkan Pelaku dan Korban Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Salah satu Pekerja Sosial bernama Ayub mengatakan, petugas pekerja sosial dari Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Tengah, wajib mendampingi korban kekerasan seksual.

“Terkait anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh para tersangka, wajib didampingi oleh pekerja sosial,” terangnya, Minggu (18/9/2022).

Ia menambahkan Dinsos Kalteng dan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) harus bekerjasama.

“Kalau DP3APPKB bertugas memberikan pendampingan pada psikis melalui psikolog, sedangkan Dinsos membuat laporan sosial dari tahap awal hingga akhir,” jelas Ayub.

Bahkan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

“Jadi si anak masuk sebagai anak berhadapan dengan hukum, posisi anak tersebut sebagai korban,” jelasnya.

Rencana tindaklanjut dari Dinas Sosial adalah asesment serta advokasi pendidikan terhadap korban kekerasan seksual.

“Saat ini kebanyakan korban telah putus sekolah, serta akses layanan kependudukan korban belum memiliki dokumen kependudukan selain akte kelahiean,” terangnya.

Lebih lanjut, Ayub mengatakan pekerja sosial akan mencari latar belakang pernikahan dan keluarga korban.

Serta membereskan semua dokumen korban yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Kota Palangkaraya Dianugerahi Kota Layak Anak, Kasus Asusila di Bawah Umur Marak Terjadi

Baca juga: Kasus Asusila Marak di Palangkaraya, Polda Kalteng Ajak Pelajar Tidak Takut Melapor

Baca juga: Dalam 7 Bulan Polresta Palangkaraya Tangani 9 Kasus Asusila, Orang Tua Diimbau Perketat Pengawasan

Diketahui pekerja sosial saling berkoordinasi, membuat laporan sosial dan akan mendampingi hingga ke tingkat pengadilDinas Sosial dan DP3APPKB telah berkoodinasi dan akan bebagi tugas, dari sisi psikolog akan dilakukan oleh DP3APPKB Kalteng. 

“Sedangkan advokasi sekolah dan layanan kependudukan akan dilakukan oleh Dinsos, sesuai dengan surat permohonan pendampingan dan penitipan yang diajukan kepada Dinsos Kota Palangkaraya,” tutup Ayub. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved