Kotim Habaring Hurung

Pekan Pembayaran PBB P2 Bapenda Kotim, Hindari Denda Wajib Pajak Diminta Bayar Sebelum Jatuh Tempo

Pekan Pembayaran PBB P2 Bapenda Kotim di gelar sekaligus meminta warga hindari denda, Warga Diingatkan bayar pajak sebelum jatuh tempo.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com / Devita Maulina
Pekan Pembayaran PBB P2 Bapenda Kotim. Bupati H Halikinnor SH MM, menunaikan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) di mobil layanan Bapenda Kotim. Ia ingin memberikan contoh bagi masyarakat agar patuh dan taat dalam pembayaran pajak sebagaimana seharusnya warga Indonesia yang baik. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pekan Pembayaran PBB P2 Bapenda Kotim di gelar,  warga diminta hindari denda diingatkan bayar pajak sebelum jatuh tempo.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) yang puncaknya diadakan pada hari ini, Rabu (14/9/2022).

Acara tersebut untuk mengingatkan masyarakat yang terkena wajib pajak, khususnya PBB P2, agar segera menunaikan kewajiban sebelum batas pembayaran PBB P2 berakhir pada 30 September 2022 ini.

“Gebyar kami terkait acara ini sebenarnya sudah dimulai anggal 5 September lalu. Kami bersama petugas melakukan penagihan PBB P2 sebelum jatuh tempo, yang kini waktunya hanya tersisa sekitar 15 hari saja,” terang Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah.

Bertempat di Halaman Kantor Bapenda Kotim, acara kala itu dihadiri oleh segenap pejabat Kotim, seperti Bupati Kotim H Halikinnor SH MM.

Baca juga: Sumur Tercemar Akibat Banjir di Kotim, Warga Desa Kabuau Parenggean Kesulitan Dapatkan Air Bersih

Baca juga: Penghapusan Denda Pajak Kotim, Berdampak Positif Pada Penambahan Wajib Pajak Sektor PBB

Baca juga: BPPRD Palangkaraya Genjot PAD Tahun 2022, Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat

Bukan hanya itu, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Fajrurrahman, Pimpinan Bank Kalteng Cabang Sampit, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi dinas, badan, maupun kecamatan juga hadir.

Pada kesempatan tersebut, Ramadan berharap seluruh yang hadir dapat membantu menyosialisasikan kewajiban PBB P2 kepada masyarakat maupun jajaran di instansi masing-masing.

Sebab, jika lewat dari batas tempo yang diberikan maka warga wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi alias denda sebesar 2 persen setiap bulan dari pokok pajak yang harus dibayarkan.

Ia menambahkan, biasanya warga yang terkena wajib pajak enggan membayar pajak ketika mengetahui kena denda ditambah dengan pokok pajak yang membuat nominal yang harus dibayar lebih besar.

Sedangkan, jika terus dibiarkan malah denda akan terus membengkak. Untuk itu tepat waktu dalam membayar pajak sangat penting.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved