Konflik PPP

Suharso Manoarfa Galang Kekuatan, Kumpulkan Pengurus DPP Nilai Pemecatan Ketua Umum PPP Ilegal

Suharso Manoarfa menggalang kekuatan melawan keputusan Mukernas yang memecat dirinya sebagai Ketua Umum PPP

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa dipecat dari jabatannya karena dinilai banyak membuat kegaduhan. Dia melawan dan menggalang kekuatan dengan mengumpulkan pengurus harian DPP yang mendukungnya. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Konflik PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terus berlanjut, Suharso Manoarfa menggalang kekuatan melawan keputusan Mukernas yang memecat dirinya sebagai Ketua Umum PPP.

Suharso Manoarfa yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas juga tidak menerima hasil Mukernas yang menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP pengganti dirinya.

Penggalangan kekuatan dilakukan Suharso Manoarfa dengan mengumpulkan pengurus harian DPP PPP yang masih setia dengan dirinya.

Berdasar hasilpertemuan itu, Suharso Manoarfa cs menilai  Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memecat dirinya, ilegal. 

Baca juga: Konflik PPP, Sempat Diusir Kader, Suharso Manoarfa Tegaskan Masih Ketua Umum: "Jangan Bawa Presiden"

Baca juga: Muhammad Mardiono Siap Hadapi Pemilu 2024 Usai Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa Dipecat

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9/2022) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih separuh. Ada dokumen dan tanda tangannya kok. Saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen, hadir," kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha yang ikut dalam pertemuan itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Menurut politisi dari Kalsel ini, Mukernas yang memecat Suharso Manoarfa ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani (wakil ketua umum) dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai. Kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," ujarnya.

Selain itu, lanjut Syaifullah Tamliha, Suharso Manoarfa akan segera mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjelaskan kalau dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PPP.

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mengajukan daftar kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham.

Arsul Sani menjelaskan, semua syarat yang diperlukan untuk perubahan kepengurusan itu sudah diajukan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved