Berita Kotim

Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Menuntut Pemerintah & Aparat Tindak Penimbun BBM

Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, saat dilakukan dengar pendapat, mahasiswa sampaikan 4 tuntutan kepada pimpinan DPRD Kotim.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Devita Maulina
Mahasiswa Kotim tolak kenaikan harga BBM, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Selasa (6/9/2022) pukul 10:30 WIB. Saat dengar pendapat mahasiswa ajukan 4 tuntutan aksi. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Mahasiswa Kotim tolak kenaikan harga BBM, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Selasa (6/9/2022) pukul 10:30 WIB.

Kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) pun digelar oleh DPRD Kotim untuk menampung aspirasi yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa tersebut.

Koordinator Aksi, Rabbani, menyebutkan ada 4 tuntutan yang akan disampaikan melalui DPRD Kotim yang diperjuangkan kepada pemerintah.

"Kami berharap DPRD Kotim menyetujui dan menyuarakan empat poin yang kami sampaikan ini yang merupakan kesepakatan kami para mahasiswa," ucapnya.

Adapun, keempat poin yang menjadi tuntutan para mahasiswa kali ini antara lain, pertama meminta DPRD kotim mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit BPH Satgas Migas dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM subsidi dan non subsidi.

Baca juga: Amankan Aksi Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Polres Turunkan 160 Personel Pengamanan

Baca juga: Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Sampaikan Aspirasi Lewat Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Kantor DPRD Kalteng, Inilah 5 Tuntutan Mahasiswa

Kedua meminta DPRD kotim mendesak pemerintah pusat untuk mencabut ketetapan kenaikan harga BBM yang mulai diberlakukan per 3 September 2022 lalu.

Ketiga meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) Kotim untuk mengusut tuntas dan membuktikan serta menindak lanjut mafia penimbunan BBM Kotim.

Dan, terakhir keempat merupakan isu daerah yang, yakni meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotim melakukan perbaikan infrastruktur jalan di daerah Kelurahan Baamang Tengah di Jalan Ki Hajar Dewantara dan membuat zona atau gerbang yang tertulis zona integritas pelajar dan mahasiswa.

"Kami minta dibuat zona itu khusus untuk kami para pelajar dan mahasiswa," pungkasnya.

Adapun, tuntutan mahasiswa mendapat respon positif dari anggota DPRD Kotim yang berjanji akan menyampaikan semua tuntutan tersebut kepada Pemkab Kotim.

Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, juga menyatakan dukungan atas aspirasi yang disampaikan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari itu.

"Kami mengapresiasi keberanian para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Sebagai wakil rakyat kami akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pemerintah," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved