Muhammad Mardiono Siap Hadapi Pemilu 2024 Usai Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa Dipecat

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Konflik internal terjadi di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Umum Suharso Monoarfa dipecat oleh Majelis Tinggi Partai.

Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Suharso Monoarfa yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.

Menindaklanjuti pemecatan Suharso Manoarfa, rapat pengurus harian DPP PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Muhammad Mardiono pun menyatakan kesiapan menjalankan tugas sebagai pengganti Suharso Manorfa.

“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Muhammad Mardiono, usai Rakernas di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Tidak Gabung KIB, Partai Bikinan Gus Dur Pilih Koalisi dengan Gerindra, PKS Masih Mikir-mikir

Baca juga: Dua Kali Survei Internal Golkar Untuk Pilgub Kalteng 2024, Figur Kader Partai Layak Diusung

Baca juga: KPU Kalteng Sosialiasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Dihadiri 19 Partai Politik 3 Diantaranya Parpol Baru

Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj mengungkapkan keputusan pemecaran didasarkan usulan berbagai pihak.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin yang lama (Suharso Manoarfa).

Ke depannya, dia menyebut kepemimpinan partai akan dilakukan dengan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang.

Sehingga, bangsa Indonesia bisa lebih makmur, sejahtera, dan menjadi umat yang Rahmatan Lil Alamin.

“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan. Tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso Manoarfa melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” ujarnya.

Adapun Rakernas yang memutuskan pemecatan itu dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Juga anggota DPR Fraksi PPP M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri.

Sebagai informasi, sebelumnya Majelis-majelis Partai telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso Manoarfa dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.

Namun, Suharso Manoarfa yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas tidak kunjung meresponnya.

Terdapat juga rentetan aksi yang meminta dia untuk mundur dari jabatannya oleh berbagai elemen seperti; santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai.

Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapannya terkait “amplop kiai” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Sebelumnya, pimpinan tiga Majelis DPP PPP yang tergabung dalam Majelis Tinggi Partai telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M.Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan tiga Majelis  DPP PPP menyikapi kegaduhan yang terjadi akibat tindakan Suharso Manoarfa.

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak. Tak terkecuali Ketua Majelis Syariah, KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapan, pandangan, nasihat serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Ketua Majelis Syar’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," lanjut Usman. (*)

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Suharso Monoarfa Dipecat Jadi Ketua Umum PPP, Majelis Kehormatan Partai Tunjuk Muhammad Mardiono, .