Berita Palangkaraya

Kota Palangkaraya Targetkan Turunkan Stunting 14 Persen, Keluarga Beresiko Menjadi Prioritas

Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastikah, mengatakan pelaksanaan akselerasi penurunan stunting harus sampai pada keluarga keluarga beresiko stunting

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Humas Pemko Palangkaraya untuk Tribunkalteng.com
Rekonsiliasi TPPS di Palangka Raya di Peteng Karuhei I Balai Wali Kota Palangkaraya. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Wakil Wali Kota Palangkaraya Hj Umi Mastikah, mengatakan pelaksanaan akselerasi penurunan stunting harus sampai pada keluarga keluarga beresiko stunting.

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 di Kota Palaangkaraya tercatat sekitar 25,1 persen Balita stunting. Lebih tinggi dari Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Pulang Pisau.

"Percepatan penurunan stunting mesti menjadi program prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung oleh semua sumber daya yang kita miliki," kata Hj Umi Mastikah, Rabu (10/8/2022).

Menurutnya, Palangkaraya ditetapkan sebagai lokus pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sejak akhir 2021 sampai dengan 2024 yang secara nasional stunting turun menjadi 14 persen.

Baca juga: Kasus Stunting Masih Mengintai Balita di Kalteng, Cegah Dengan Atur Jarak Kehamilan

Baca juga: Tekan Peningkatan Stunting Kotim, Pemkab Kurangi 7 Desa Lokus Untuk Penanganan Stunting 2023

Baca juga: Penanganan Stunting Kotim Terbaik, Wabup Irawati Wakili Bupati Terima Pengharagaan di Makassar

"Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan berkaitan dengan strategi nasional dan rencana aksi nasional, Kota Palangkaraya sudah melaksanakan dalam beberapa kegiatan stunting," jelasnya.

Dia menambahkan, tahun ini terdapat Tim Pendamping Keluarga yang harus didukung oleh semua camat dan dikoordinir lurah-lurah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pengentasan stunting bisa sukses. Hal ini wajib menjadi fokus semua jajaran PD hingga camat dan lurah.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi bersama lintas sektor

"Kita sudah membentuk TPPS yang di dalamnya ada aparatur pemerintah daerah. Tentu dengan adanya tim ini diharapkan mampu mencapai target sebagai lokasi fokus penurunan stunting," tegasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved