Breaking News:

Berita Palangkaraya

Tak Puas Kenaikan UMP Kalteng 2022 Hanya Rp 19.372, Ini Catatan yang Diberikan SBSI ke Gubernur

Kenaikan UMP Kalteng 2022 hanya naik hanya sebesar Rp19.372 untuk UMP 2022 sebesar Rp2. 922.516 dari UMP 2021 Rp2.903.144 SBSI dinilai tak pua

Editor: Sri Mariati
Sri/Tribunkalteng.com
Pertemuan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng merilis tentang penetapan UMP Kalteng 2022 dihadiri dari Serikat Buruh dan Dewan Pengupahan, di aula setempat, Jumat (19/11/2021) sore. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kenaikan UMP Kalteng 2022  yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dianggap masih tak relevan dan jauh dari yang diharapkan.

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Tengah mengakui tak puas akan kenaikan tersebut, hanya sebesar Rp19.372 untuk UMP Kalteng 2022 sebesar Rp2. 922.516 dari UMP 2021 Rp2.903.144.

Menurut Ketua SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan, walaupun kenaikan UMP Kalteng 2022 hanya sebesar Rp19.372 berdasarkan rumus yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Namun hendaknya ada beberapa pengecualian ataupun kebijakan, yang harus dilihat oleh pemerintah provinsi dalam hal penetapan tersebut.

Salah satunya adalah di sektor perkebunan yang dianggap saat ini harga sawit sangat bagus bahkan keuntungan mendapat 100 persen.

“Makanya kita minta kepada Pak Gubernur Kalteng khusus sektor perkebunan ini tolonglah dibuat kebijakan untuk menaikan,” terangnya, kepada Tribunkalteng.com, Jumat (19/11/2021) lalu.

Baca juga: Banjir di Kalteng, Gubernur Sugianto Minta Izin Terkait Hutan Tanaman Industri (HTI) Ditinjau Ulang

Baca juga: UMP 2022 Diumumkan Paling Lambat 20 November, Ini Pendapat Direktur Eksekutif KADIN Kalteng

Ungkap mantan anggota DPRD Kota Palangkaraya ini, pengusaha sawit sekarang ini mendapatkan keuntungan yang besar dari harga sawit yang tinggi saat ini. Agar kenaikan harga sawit ini dirasakan oleh buruh juga.

“Sekarang ini pengusaha sawit itu lagi rezeki tapi tidak ada kebijakan pemerintah untuk membagi rezeki itu ke karyawan, makanya itu ada catatan kita gubernur dan itu diperjuangkan.

Selain itu, menanggapi secara keseluruhan kenaikan UMP 2022 tidak mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dari aturan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) upah minimun dibatas 1,09 persen.

Baca juga: Pemprov Kalimantan Tengah Tetapkan UMP 2022 Sebesar Rp2.922.516, Naik hanya Rp19.372

Baca juga: UMP 2022 Diumumkan Paling Lambat 20 November, Ini Pendapat Direktur Eksekutif KADIN Kalteng

Hatir Sata Tarigan mengaku tak bisa berbuat banyak, karena perhitungan UMP 2022 itu sendiri mengacu pada rumus dari peraturan pemerintah, dan itu dihitung masing-masih daerah.

Dengan seluruh indikator perhitungan tersebut, seperti tingkat inflasi, ekonomi, rata-rata konsumsi perkapita, rata-rata jumlah rumah tangga, atau anggota keluarga yang bekerja penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan rumus tersebut.

“Menggunakan rumus itu akhirnya mentok, tidak bisa berbuat apa-apa, berbeda dengan dulu, kebijakan perhitungan diserahkan ke daerah masing-masing,” terangnya.

Hanya saja, tambah Hatir Sata Tarigan, harusnya perhitungan dari indikator yang ada, Badan Pusat Statistik (BPS) itu harus melibatkan serikat buruh untuk turun ke lapangan mendata atau survei.

“Karena data-data di lapangan mengenai kebutuhan dan sebagainya, sehingga dari awal kita sama-sama bisa menghitungnya,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved