Karyawan PDAM Kapuas Demo Tuntut Kepastian Pembayaran Gaji dan Batalkan Asesmen Karyawan

Pihaknya pun menyampaikan dan minta waktu untuk rapat dengan direksi terkait dengan pembayaran.

"Yang jelas sudah kami sampaikan sejak awal dengan dana yang ada tidak mungkin dibayarkan sekaligus gaji ini. Jadi bertahap dan yang pasti kami punya komitmen untuk membayar," kata Sekda.

Ia pun tegas mengatakan dalam hal hak yang harusnya diterima karyawan, tentu akan dipenuhi.

"Namun kondisinya perlu dipahami, jadi kami minta waktu, nantinya misalkan dari dana yang ada ini berapa bisa dibagikan berapa. Merata saja yang bisa dibagikan berapa. Dipastikan hak mereka tidak hilang," ungkapnya.

Kemudian, terkait asesmen, Sekda mengatakan ini untuk kepentingan organisasi sebagai wahana untuk melakukan seleksi.

"Kalau ini (asesmen) dibatalkan atau ditunda maka jumlah karyawan tetap 400 tidak akan mampu menggaji itu. Jadi seleksi fungsinya ke situ," ujarnya.

Selain perihal jabatan yang dirampingkan melewati asesmen itu nanti agar tahu siapa yang layak menduduki jabatan yang tersedia.

"Itu tujuannya, jadi kalau asesmen tidak dilakukan serta rasionalisasi, maka PDAM tetap akan seperti ini," lontarnya.

Kemudian, terkait tuntutan kinerja beberapa Pjs dan dewan pengawas itu bagian tidak terpisahkan dari asesmen. "Itu fungsinya, menyaring itu," ungkapnya.

Terpisah, Pjs Direktur PDAM Kapuas Jonnie dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan memahami tuntutan karyawan tersebut, namun disampaikannya kondisi keuangan PDAM yang saat ini minus dibanding pendapatannya.

"Gaji yang belum terbayar itu sejak Juni 2021. Saya menjabat Pjs sejak 5 Oktober 2021 langsung dapat warisan tunggakan gaji, belum lagi pinjaman, belum lagi untuk operasional yang harus dibagi dengan pendapatan jadi menjadi hal yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan," kata Jonnie. (*)