Breaking News:

Berita Kalteng

Palangkaraya Mulai Terapkan Pola Kerja WFH, Kinerja ASN Dipastikan Terpantau dengan Sistem Aplikasi

Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian besar pegawai di Kota Palangkaraya Kalteng, mulai diberlakukan sejak Senin (12/7/2021).

Penulis: Fathurahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/Fathurahman
Kantor Pemko Palangkaraya di Jalan Tjilik Riwut kilometer 5,5 Palangkaraya, Kalteng. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian besar pegawai di Kota Palangkaraya Kalteng mulai diberlakukan sejak Senin (12/7/2021)

Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengeluarkan aturan pembatasan jam kerja semua instansi pemerintah dan swasta yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangkaraya Nomor: 368/01/Satgas Covid-19/BPBD/VII/202 mengatur tentang pengetatan pembatasan kegiatan perkantoran pemerintah maupun swasta.

Sesuai isi surat edaran tersebut, pembatasan kegiatan kerja perkantoran, baik di lingkup kementerian/ lembaga/ daerah BUMN/BUMD/ swasta, yakni Work From Home (WFH) 75 persen dan Work From Office (WFO) 25 persen.

Baca juga: Kuli Bangunan yang Dipecat dari Pekerjaan karena Tak Pakai Masker Dapat Tawaran Pekerjaan Baru

Baca juga: Apa Hukum Berkurban Secara Online? Simak Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1442 H

Baca juga: Setelah Susu Beruang Langka, Warga Kini Memburu Air Kelapa Muda untuk Obati Covid-19

Sekda Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menegaskan, Surat Edaran SE) Wali Kota tersebut sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17/2021 serta Surat Edaran Gubernur Kalteng.

"Kita mulai melakukannya untuk perkantoran yang ada di Palangkaraya," ujarnya. 

Pemberlakuan WFH tersebut, sudah melalui pertimbangan dari berbagai aspek dalam rangka mengurangi risiko penularan Covid-19 di area perkantoran.

Meski, WFH dan WFO pelayanan publik dan kinerja ASN Pemko Palangkaraya tetap jalan. Pemantauan dilakukan melalui sistem pelaporan kinerja dan kehadiran berbasis android /aplikasi.

“Pelaporan kinerja dan kehadiran pegawai tetap melalui aplikasi SISKA dan SIDAN. Dengan aplikasi ini setiap ASN Pemko Palangkaraya kinerjanya dapat terukur oleh atasan langsung,” ujarnya.

Sekda menegaskan, bila ada perkantoran yang tidak taat akan ada sanksinya.

'"Ada sanksi bagi perkantoran, baik dilingkup kementerian/lembaga/daerah BUMN/BUMD/ swasta,  yang melanggar sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang meliputi sanksi administratif atau sanksi pidana. 

(tribunkalteng.com/ faturahman)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved